Cyberthreat.id - Penyedia internet yang dikelola negara Venezuela ABA CANTV (AS8048) telah membatasi akses ke layanan media sosial Twitter, Facebook dan Instagram. Demikian data dari observatorium internet NetBlocks.

Disebutkan, pembatasan ini menyusul aksi protes politik yang direncanakan dan mobilisasi baru untuk pemilihan umum yang bebas dan adil di negara itu. 

Bahkan layanan streaming YouTube, layanan Google dan Bing juga dibatasi ketika Juan Guaido --pejabat Presiden Venezuela ang diangkat oleh koalisi opisisi-- naik podium untuk menyampaikan pidato langsung dari Caracas yang membahas transisi baru-baru ini di Bolivia dan rencananya untuk perubahan di Venezuela. 

Menuet NetBlocks, pengukuran teknis menguatkan laporan dari seluruh Venezuela dari pengguna yang melaporkan harus menggunakan alat VPN untuk mendapatkan akses ke layanan yang terpengaruh.

Mengapa Medsos Dibatasi?

Meskipun Venezuela tidak mengeluarkan perintah pemblokiran publik, pembatasan tersebut diyakini menargetkan protes yang direncanakan untuk hari Sabtu oleh Juan Guaido. Beberapa jam sebelumnya, muncul laporan bahwa kantor Juan Guaido telah diserbu oleh orang-orang bersenjata dan ketegangan tetap tinggi.

Venezuela secara sistematis menyensor pidato pemimpin melalui paruh pertama tahun 2019. Gangguan baru menandai kembalinya langkah-langkah memblokir media sosial.

Mekanisme Blokir Medsos

Tes NetBlocks menunjukkan bahwa pemblokiran SNI sedang digunakan, berdampak pada koneksi aman TLS ke platform yang terpengaruh. Batasan SNI berselang, dengan saat-saat ketika akses tersedia secara singkat sepanjang pagi.

Metodologi

Kinerja internet dan jangkauan layanan ditentukan melalui pengukuran probe web NetBlocks. Setiap pengukuran terdiri dari latensi waktu pulang pergi, jenis pemadaman dan identitas sistem otonom yang dikumpulkan secara waktu nyata untuk menilai ketersediaan layanan dan latensi di negara tertentu di seluruh penyedia layanan jaringan yang berlipat ganda.

Sekilas krisis Venezuela

Krisis kepresidenan Venezuela tahun 2019 adalah sebuah perselisihan presiden yang menyebabkan krisis nasional di Venezuela, yang sudah berlangsung sejak 10 Januari 2019 lalu.

Berawal dari kisruh pemilu Presiden, ditandai dengan pertarungan panas presiden petahana Nicolas Maduro versus rivalnya dari koalisi kelompok opisisi yang mengusung Juan Guaido. Krisis meningkat setelah Nicolás Maduro dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden Mei 2018. Sebab, proses dan hasil pemilu itu banyak diperdebatkan.

Lalu pada 10 Januari 2019, Majelis Nasional Venezuela, yang mayoritas terdiri atas koalisi oposisi, menyatakan hasil pemilihan tidak sah dan mengangkat Juan Guaido sebagai penjabat presiden, dikutip dari beberapa klausul Konstitusi Venezuela 1999 yang disahkan oleh mantan presiden Hugo Chavez, pendahulu Maduro. Namun, Mahkamah Agung yang ditunjuk Maduro menyebut pernyataan sikap Majelis itu tidak konstitusional.

Meletuplah unjuk rasa di seluruh Venezuela dan dunia terjadi pada 23 Januari ketika Guaido meminta rakyat Venezuela untuk berdemonstrasi menentang Maduro. Sebuah demonstrasi untuk mendukung Revolusi Bolivarian dan mendukung pemerintah juga terjadi. Demonstrasi massal tersebut berlangsung hingga 30 Januari.

Pertemuan khusus di Organisasi Negara-negara Amerika pada 24 Januari dan di PBB pada 26 Januari diadakan, tetapi tidak ada konsensus yang tercapai. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyerukan dialog untuk meredakan ketegangan. Meksiko dan Uruguay kemudian mengumumkan akan adanya sebuah konferensi internasional untuk negara-negara dengan posisi netral di Montevideo pada 7 Februari. 

Pemerintahan Maduro menyatakan bahwa krisis saat ini adalah sebuah kudeta dipimpin oleh Amerika Serikat untuk menggulingkannya dan mengendalikan cadangan minyak negara yang besar.[]