Jakarta, Cyberthreat.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengingatkan agar masyarakat mewaspadai penipuan melalui platform digital. Oleh karena itu, ia meminta agar masyarakat menjaga dan tidak sembarangan memberikan data pribadinya.

"Kita perlu memberikan literasi kepada masyarakat agar tidak pernah memberikan data-data pribadi kita kepada siapapun kecuali memang kita punya tujuan misalnya buka rekening atau apapun yang terpercaya," kata Sekjen Niken dalam seminar bertajuk “Literasi Privasi dan Keamanan Digital” di Jakarta, Senin (18 November 2019).

Data pribadi masyarakat, menurut Niken, rentan menjadi korban penipuan. Belum lagi, masyarakat yang memiliki pendapatan ekonomi rendah justru menjadi korban penipuan, karena mengirimkan data pribadi kepada orang yang tidak dikenal.

"Tak sedikit masyarakat yang mungkin secara ekonomi terbatas, tetapi justru uangnya hilang karena penipuan," kata Niken di Jakarta, Senin (18 November 2019).

Niken mengatakan, data pribadi merupakan aset yang begitu penting untuk dijaga agar tidak disalahgunakan oleh pelaku kejahatan.

"Bapak presiden beberapa waktu lalu mengatakan bahwa, data itu adalah merupakan sumber daya baru di Indonesia, atau pun juga di dunia. Karena itu, lebih baik data dan informasi ini untuk tujuan yang baik, untuk tujuan yang positif," jelas dia seperti dikutip dari situs web Kominfo.go.id.

Niken mengajak masyarakat agar peduli dan melindungi data pribadinya. "Kita harus aware, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita membantu masyarakat untuk melindungi data pribadi kita," ujar dia.

Menurut Niken, upaya perlindungan dan tidak sembarangan memberikan data pribadi seseorang tersebut juga menjadi tanggung jawab pemerintah, dunia bisnis, dan lembaga swadaya masyarakat di bidang literasi digital. "Menjaga keamanan data pribadi merupakan hal yang sangat penting karena saat ini data merupakan aset yang bernilai tinggi," tutur Niken.

Niken menjelaskan bahwa Kementerian Kominfo telah menjalin kerja sama dengan berbagai komunitas untuk menyadarkan masyarakat dalam menjaga data pribadinya.

Kementerian Kominfo, kata Niken, saat ini tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Ia berharap pembahasan RUU PDP segera diselesaikan bersama Komisi I DPR RI dalam waktu dekat.

Meski begitu, kata dia, untuk sementara saat ini pemerintah telah memiliki peraturan untuk melindungi data pribadi masyarakat, antara lain melalui Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sementara itu, Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo, Mariam F Barata mengatakan, pentingnya membaca kebijakan privasi pada tiap aplikasi atau platform yang dipakai. "Kita kadang-kadang yes saja deh," kata Mariam.

Selain itu, ia juga meminta agar masyarakat tidak dengan mudah membagikan informasi di media sosial karena dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.