Cyberthreat.id - Pusat Pertahanan Siber (Pushansiber) Kementerian Pertahanan menghadapi 200-300 ribu serangan siber perhari. Serangan itu lebih bersifat proxy war yang menjadikan Indonesia sebagai medan pertempuran, sementara pihak-pihak yang terlibat perang berada di luar.

"Saya yakin proxy karena 96 persen itu dari dalam negeri sendiri. Betul itu," kata Kabid Divisi Pushansiber Kementerian Pertahanan RI, Kolonel Laut (T) Ir. Yunus Subekti, M.A.P kepada Cyberthreat.id di Jakarta, Rabu (6 November 2019).

Kolonel Yunus mencontohkan bagaimana proxy war melanda Indonesia pada saat Pemilu 2019. Ada dua jenis kemungkinan serangan siber. Pertama, serangan kepada website dan server Pemilu 2019 (sistem/jaringan) yang menyebabkan chaos. Kedua, serangan di medsos berupa hoaks dan disinformasi. 

"Jika kita tidak hati-hati dalam serangan siber, baik fisik (jaringan/sistem) maupun medsos, ini dapat menyebabkan chaos," ujarnya.

Pertahanan siber Kemhan sejauh ini masih sangat bagus walaupun menghadapi ratusan ribu serangan siber perhari. Menurut Kolonel Yunus, sistem pertahanan siber Kemhan bisa membaca jenis dan metode serangan seperti virus, DDoS, Malware dan sebagainya. Namun ia tetap mengingatkan ancaman siber tidak pernah nol.

Secara konteks, kata dia, tugas dan tanggung jawab pertahanan siber adalah menjaga sistem jaringan data, semua yang ada dalam Kemhan. Kapasitas mereka juga mampu untuk melindungi yang lain, seperti menahan dan melindungi seluruh data dan aktivitas jaringan dari serangan siber, baik yang sifatnya langsung, mengintip maupun yang coba-coba.

"Alhamdulillah-nya firewall di jaringan Pushansiber Kemhan itu kuat, ibarat orang tinju itu double cover dan sejauh ini belum ditembus satu pun dan sangat aman. Sehingga seluruhnya, baik data, alutsista, data personil, data keuangan Kemhan itu aman sampai saat ini."

Kolaborasi dan Koordinasi

Pushansiber Kemhan termasuk sebagai Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN) sehingga pengamanannya harus dilakukan dengan kolaborasi dan koordinasi bersama instansi lain. Kolonel Yunus mengatakan, kolaborasi keluar dilakukan dengan berbagai negara terutama dalam pertukaran informasi, updating teknologi, dan pendidikan khususnya SDM.

"Kami dengan Australia, Amerika, Eropa dan Asean hampir setiap ada pertukaran informasi maupun pendidikan hingga pengembangan sumber daya siber," ujarnya.

Kolaborasi ke dalam dilakukan dengan berbagai instansi terkait, terutama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai koordinator secara nasional.

"Nah, kami semua ini adalah koordinasinya, baik di Satsiber TNI, Kemhan, BIN, Satsiber Bareskrim dan lain-lain, kita semua ini dalam koordinasinya BSSN yang mudah-mudahan bisa mampu menghandle itu."

"Masalah teknis mungkin saat ini dalam pembangunan, maka dari itu kami bahu-membahu. Artinya apa, dari sisi national defense cyber, kami semua siap, mampu mengatasi sehingga tidak sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan."