Gedung Kementerian Perhubungan Republi Indonesia. Foto: setkab.go.id
Gedung Kementerian Perhubungan Republi Indonesia. Foto: setkab.go.id
Jakarta, Cyberthreat.id – Di tengah zaman serbadigital dan terkoneksi internet, potensial serangan peretas (hacker) cukup tinggi, tak terkecuali sektor transportasi.
Di Amerika Serikat, para produsen mobil saat ini telah konsentrasi terhadap isu keamanan siber (cybersecurity) dalam produksinya.
Sejak celah keamanan yang dialami Fiat Chrysler pada 2015, industri otomotif AS mendirikan Pusat Analisis dan Berbagi Informasi yang melibatkan 49 produsen mobil dan pemasok untuk menyusun pedoman tentang cybersecurity.
Fiat Chrysler kala itu menarik sedikitnya 1,4 juta mobil lantaran mobilnya bisa dibobol peretas. Peretas bisa mengambil alih kendali Jeep Cherokee melalui celah pada sistem hiburan yang terkoneksi internet. Peretas juga bisa mengendalikan mobil dari jarak jauh.
Berita Terkait:
Lalu, bagaimana dengan industri otomotif di Indonesia?
Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohannes Nangoi, mengatakan, saat ini produsen mobil belum memprioritaskan penerapan cybersecurity untuk mobil-mobil yang beredar di Indonesia.
Pasalnya, menurut dia, masih banyak hal lain yang perlu diselesaikan terlebih dulu sebelum membahas cybersecurity, salah satunya, menyangkut emisi gas buang kendaraan bermotor. "Kami pernah menyampaikan hal itu (cybersecurity) ke pemerintah, tapi itu masih dinilai terlalu dini,” kata dia saat dihubungi Cyberthreat.id melalui sambungan telepon, Jumat (3/5/2019).
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia juga menyatakan senada. Padahal, kementerian sendiri telah mewajibkan angkutan transportasi memasang alat GPS (global positionig system); alat yang sangat potensial dibobol peretas.
Peretasan melalui GPS sebelumnya dilakukan oleh L&M yang membobol akun pemilik aplikasi pelacak GPS, iTrack dan ProTrack. L&M mengaku telah meretas 7.000 akun di aplikasi iTrack dan lebih dari 20.000 akun di aplikasi ProTrack. Tak hanya memantau pergerakan di satu negara, peretas itu mampu melacak kendaraan di sejumlah negara, termasuk di Afrika Selatan, Maroko, India, dan Filipina. Mula-mula ia membobol ribuan akun milik pengguna dua aplikasi itu. Dari situlah, peretas mampu memantau lokasi puluhan ribu kendaraan, bahkan mematikan mesin saat mobil bergerak.
Berita Terkait:
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, mengatakan, saat ini Kemenhub belum konsentrasi terhadap cybersecurity pada alat transportasi yang menggunakan GPS.
“Kami belum begitu konsentrasi ke cybersecurity di transportasi, tapi tentu pembuatan aturan itu harus merujuk pada Undang-Undang Lalu Lintas dan peraturan pemerintah,” ujar Budi ketika dihubungi Cyberthreat.id , Jumat (3/5/2019).
Terpisah, Direktur Angkutan Darat Kemenhub, Ahmad Yani, mengatakan, bahwa seluruh alat transportasi baik umum maupun pribadi telah diwajibkan untuk memasang GPS, bahkan sedang dikembangkan untuk terintegrasi dengan aplikasi milik Kemenhub sehingga mudah dipantau pemerintah.
“Terkait dengan penggunaan GPS, perangkat-perangkat itu memang kami wajibkan ada. Sekarang memang belum ada aturan tentang itu, tetapi kami sedang membuat integrasi untuk semua GPS. Insyaallah selesai tahun ini. Itu semua juga untuk memastikan keamanan pengendara,” ujar Yani ketika dihubungi melalui telepon, Sabtu (4/5/2019).
Ketika disinggung soal celah peretasan pada kendaraan yang terhubung GPS, Yani menyadari akan hal itu, tapi hingga saat ini belum ada pembahasan soal cybersecurity pada sektor transportasi.
Ke depan, Yani menambahkan, persoalan cybersecurity tentu akan dibahas dalam regulasi karena berkaitan dengan perlindungan para pengendara dari serangan hacker.
“Saat ini memang kami belum konsentrasi soal cybersecurity. Kami masih menyiapkan yang tadi soal integrasi semua GPS. Soal regulasi keamanan itu sudah pasti nanti kita ke sana tujuannya (cybersecurity),” ujar dia.
Ia juga menambahkan untuk membuat aturan mengenai cybersecurity pada alat transportasi khususnya kendaraan pribadi, Kemenhub tidak akan bekerja sendirian. Kemenhub akan bekerja sama dengan stakeholder lain, salah satunya Kementerian Perindustrian.
Share:
