Cyberthreat.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diserang hoaks terkait pemberitaan oleh sebuah media online. Kemendagri melalui Pusat Penerangan (Puspen) memberikan bantahan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pernah melakukan wawancara khusus terkait RAPBD Pemprov DKI Jakarta.

"Mendagri Tito Karnavian tak pernah melakukan wawancara dengan media online Indocomm terkait Anggaran RAPBD DKI Jakarta tahun 2020," kata Kapuspen Bahtiar dalam keterangan pers kepada media, Minggu (3 November 2019).

Dalam pemberitaan yang beredar, pihak Indocomm mengaku telah melakukan wawancara dengan Mendagri Tito Karnavian usai melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid An-Nuur Kemendagri, Jakarta (1 November 2019).

Disebutkan bahwa Mendagri Tito Karnavian sedang mempelajari serius RAPBD DKI Jakarta. Kebetulan kabar Rancangan APBD Pemprov DKI Jakarta tengah menjadi sorotan publik dan viral di media sosial.

Salah satu penyebabnya adalah format perencanaan anggaran muncul angka siluman yang sebenarnya masih ada pembahasan selanjutnya. Bahtiar menegaskan, sikap Kemendagri sejak awal tetap menghormati proses yang berjalan di Pemda DKI Jakarta.

"Dari awal kasus mencuat di media, beliau (Mendagri Tito Karnavian) sampaikan bahwa masih ada proses internal yang bisa diselesaikan di Pemprov DKI Jakarta dan DPRD-nya sehingga tidak ingin intervensi."

Bahtiar menyatakan Mendagri Tito tidak pernah menyampaikan kekhususan pernyataannya terkait pembahasan RAPBD untuk DKI Jakarta. Tito memang kerap menyampaikan akan melakukan penyisiran agar APBD tepat sasaran untuk masyarakat dan sesuai Program Prioritas Nasional.

Kemendagri, kata Bahtiar, berencana melakukan evaluasi Rancangan APBD jika sudah disampaikan secara resmi oleh Pemda Provinsi kepada Kemendagri. Hingga saat ini Pemprov DKI belum mengajukan RAPBD hasil pembahasan Pemda dengan DPRD kepada Kemendagri.

"Sehingga, (hasil wawancara) itu adalah berita bohong (hoaks) terkait wawancara panjang lebar Indocomm dengan Pak Tito, karena memang tidak pernah Pak Tito sampaikan sebagaimana yang ditulis," kata Bahtiar.

Saat dihubungi Cyberthreat, Bahtiar mengatakan akan melawan hoaks yang berupaya menyerang Pemerintah. Hoaks menimbulkan prasangka dan provokasi akibat disinformasi yang disebarkan masif. Bukan kali ini saja Kemendagri maupun institusi Pemerintah menghadapi hoaks.

"Ini satu cara kita lawan (hoaks)," ujarnya dalam pesan singkat.