Cyberthreat.id - Faktor sumber daya manusia (SDM) menjadi persoalan utama dalam menghadapi polemik sistem e-budgeting Pemprov DKI. Sistem elektronik yang masih mengandalkan manusia terbukti menimbulkan banyak celah kecurangan dan potensi korupsi.

Munculnya anggaran siluman di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020 terjadi karena ulah manusia. 

Anggaran lem Aica Aibon Rp 82 milyar, anggaran pulpen Rp 53 miliar, anggaran alat tulis kantor (ATK) sampai Rp 1,6 triliun bisa saja masuk dengan mulus sementara sistem elektronik dari awal tidak mampu menolak kecurangan.

"Ini jelas-jelas manusianya yang kacau, kalau sistemnya kan sama saja, sistem (e-budgeting) itu-itu saja dari dulu," kata pakar IT dan Cyber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya kepada Cyberthreat.id, Jumat (1 November 2019).

Sejauh ini dua pejabat di lingkungan Pemprov DKI sudah menyatakan mundur di tengah pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Pemprov DKI tahun 2020. 

Kedua pejabat yang mundur adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Edy Junaedi. Peran Bappeda sangat vital karena bertugas mengoordinasikan seluruh dokumen rancangan anggaran. 

Alfons menyarankan Pemprov DKI benar-benar memperhatikan faktor SDM untuk menjalankan sistem elektronik yang efektif dan efisien serta handal dan terpercaya. Menurut dia, sistem yang berkualitas harus dijalankan SDM yang berkualitas juga. Sebaliknya jika SDM kacau, maka ke depan berpotensi ada masalah lagi.

"Kalau bagi saya, Pemprov DKI sekarang rekrut SDM yang Milenial saja ke depan. Mereka di training lagi dengan maksimal. Kalau masih pakai yang tua sulit rasanya beradaptasi," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyatakan dukungan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan yang akan meng-upgrade sistem elektronik terutama e-budgeting. Persoalan yang paling menonjol adalah sistem kontrol.

Ia mengamini kemunculan anggaran siluman yang selalu ditemui setiap tahunnya. Anggaran itu kemudian disisir lagi secara manual oleh manusia. Itu artinya sistem tidak bekerja karena masih mengandalkannya manusia untuk mengecek kecurangan, sementara potensi kecurangan tidak mampu dicegah dari awal.

Dan kondisi seperti ini sudah berjalan selama tiga tahun.

"Misalkan pagu Rp10 M dimasukin komponennya, untuk bikin ini, bikin itu. Nah, nanti sisirannya kan dua lewat pembahasan, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan berikutnya lewat pembahasan APBD," kata M Taufik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyatakan keinginannya merombak format e-budgeting yang diciptakan dan digunakan pada era gubernur sebelumnya. Anies menegaskan akan tetap menggunakan e-budgeting dan sistem elektronik namun sistem yang lama akan diperbarui/dikoreksi.

"Ini tinggal dibuat algoritama-nya saja," kata Anies di Jakarta, Rabu (30 Oktober 2019).