Jakarta, Cyberthreat.id - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) yang dimiliki KPU RI tak layak guna. 

Buruknya kinerja Situng, kata dia, merupakan kegagalan sistem IT KPU secara keseluruhan yang berakibat menggerus kepercayaan masyarakat.

Banyak terjadi kesalahan input data sementara Situng sendiri tak punya mekanisme untuk menolak kesalahan (apakah human error atau human order). Padahal KPU berkali-kali menyatakan Situng, yang merupakan bagian dari sistem IT KPU, adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas.

"Aplikasi Situng KPU tidak dapat dipercaya kebenaran dan tingkat akurasinya," kata Anthony dalam keterangan persnya, Jumat (03/05/2019).

Selain kesalahan input data, pola distribusi input terkesan membangun opini untuk memenangkan salah satu capres. Situs KPU sangat lambat diakses terutama tiga hari pasca pencoblosan dimana proses rekapitulasi di Situng hanya berjalan 5 persen.

---

Baca: KPUD Sumut: Tidak Ada C1 Palsu Masuk ke Situng

Baca: KPU Jangan Remehkan Teknologi Informasi

---

Hingga 3 Mei 2019 pukul 16.26 WIB, Situng KPU RI baru memasukkan 63 persen suara Pilpres atau 519.890 TPS dari total 813.350 TPS. Itu artinya Situng telah bekerja selama 16 hari.

Pakar IT Communication and Information System Security Research Centre (CISSReC), Pratama Persadha, menilai KPU tak memiliki sistem IT yang andal dan terpercaya. Pratama mengatakan satu hari sebelum pencoblosan masih banyak ditemukan pihak yang mencoba masuk ke sistem KPU.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kemudian memberikan back-up dari 'luar' sistem KPU termasuk memberikan informasi mengenai celah dan kelemahannya. Pratama juga mempertanyakan kinerja Situng yang salah input karena seharusnya sistem menolak jika data yang masuk salah.

"Switch KPU saja pinjaman dan firewall juga gak ada. KPU juga gak punya audit sistem informasi sibernya," kata Pratama kepada Cyberthreat, Senin (30/04/2019).

Mata Rakyat Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak 2019 menemukan setidaknya 2182 temuan di Situng hingga 27 April 2019. Salah satu persoalan adalah tidak ditemukannya mekanisme validasi entry data atau safety di dalam Situng KPU. 

Temuan Mata Rakyat Indonesia diambil dari 354.538 TPS (43,58 persen) yang menunjukkan kesalahan sepert keliru input data, tidak ada C1 ditemukan di dalam Situng, C1 yang buram, salah tulis nomor TPS hingga penulisan suara tidak sah.  

"Data yang masuk ke KPU begitu dinamis dan publik harus terus berpartisipasi dengan ikut mengawasi Situng KPU," ujar Sekjen Mata Rakyat Indonesia Bayu Adi Permana.