Huawei | Foto: The Verge
Huawei | Foto: The Verge
Cyberthreat.id – Huawei Technologies Co Ltd China membatalkan gugatan kepada pemerintah Amerika Serikat. Gugatan itu menyangkut peralatan telekomunikasi miliknya yang disita di Alaska atas dugaan pelanggaran kontrol ekspor pada September 2017.
Peranti tersebut awalnya dalam proses pengiriman ke China setelah pengujian komersial dan sertifikasi di sebuah laboratorium di California. Pembatalan itu diumumkan pada, Senin (9 September 2019).
Awalnya gugatan ditujukan kepada Departemen Perdagangan AS dan lembaga pemerintahan lain sejak diajukan pada 21 Juni lalu. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia. Saat itu, Huawei menilai pemerintah AS telah melanggar konstitusi dan Undang-Undang Prosedur Administrasi.
Berita Terkait:
“Setelah penyitaan yang lama dan tidak ada penjelasan, Huawei memutuskan untuk membatalkan kasusnya setelah pemerintah akhirnya mengembalikan barang tersebut,” tulis Huawei seperti dikutip dari situs web perusahaan yang diakses, Selasa (10 September).
Pemerintah AS mengembalikan peranti itu pada Agustus lalu. “Pemerintah AS memberitahu Huawei AS bahwa setelah penyelidikan yang terlambat dan menentukan bahwa tidak ada lisensi ekspor yang diperlukan untuk pengiriman ke China,” kata Huawei menirukan pemberitahuan itu.
“Dan, Huawei telah mematuhi peraturan Administrasi Ekspor ketika mencoba mengirimkan kembali peralatan tersebut. Pemerintah AS mengirim peralatan kembali ke Huawei AS dengan biaya pemerintah,” tulis Huawei.
Peranti telekomunikasi yang disita itu, menurut Huawei, antara lain server komputer, sakelar Ethernet, dan peranti lainnya yang dibuat perusahaan.
Namun, Huawei mengaku kecewa terhadap pemerintah AS yang menolak untuk memberikan penjelasan lengkap tentang penyitaan tersebut. Huawei menyebut penyitaan peranti selama dua tahun tersebut sebagai tindakan “kesewenang-wenangan dan tidak sah.”
"Tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan melanggar hukum seperti ini–menahan properti tanpa sebab atau penjelasan–harus menjadi peringatan bagi semua perusahaan yang melakukan bisnis normal di AS," kata Song Liuping, Kepala Pejabat Hukum Huawei.
Huawei masih menghadapi beberapa tuntutan pidana di AS karena diduga melanggar sanksi ekspor AS ke sejumlah negara, termasuk Iran.
Pembatalan gugatan ini muncul setelah perseteruan Huawei dengan AS masih menunjukkan tanda-tanda mereda.
Berita Terkait:
Sejak tahun lalu, AS mempropagandakan, bahwa peralatan telekomunikasi perusahaan China itu dapat digunakan oleh Beijing untuk memata-matai, tuduhan yang berkali-kali dibantah Huawei.
Huawei masuh dalam daftar entitas atau daftar hitam yang harus diawasi pemerintah sejak 15 Mei lalu. Huawei dilarang melalukan transaksi bisnis, termasuk membeli suku cadang dan komponen dari perusahaan teknologi AS. Jika ingin membeli, transaksi itu harus mendapatkan persetujuan pemerintah.
Share:
