Brussels, Cyberthreat.id – Huawei Technologies menuding pemerintah Amerika Serikat telah menginstruksikan penegak hukumnya untuk "memaksa" dan "membujuk" karyawan Huawei untuk berbalik melawan perusahaan.

Huawei membuat pernyataannya dalam siaran pers pada Selasa (3 September 2019) dan dalam dokumen tanpa tanggal yang dilihat oleh Reuters, Rabu (4 September).

Selain tuduhan menekan karyawannya, Huawei juga mengklaim bahwa pemerintah AS meluncurkan serangan siber pada perusahaan dan memobilisasi perusahaan yang bekerja dengan Huawei untuk membawa tudingan yang tidak berdasar. Dokumen itu tidak memberikan perincian khusus tentang upaya ini.

Perusahaan juga menuduh aparat berwenang AS secara selektif meluncurkan investigasi kriminal berdasarkan kasus perdata yang telah diselesaikan dan mengajukan tuntutan pidana berdasarkan klaim pencurian teknologi.

"Faktanya tidak ada teknologi inti Huawei yang menjadi subjek dari setiap kasus pidana yang diajukan terhadap perusahaan, dan tidak ada tuduhan yang diajukan oleh pemerintah AS telah didukung dengan bukti yang cukup," kata perusahaan.

Perseteruan antara Huawei dengan AS masih memanas dan tak ada tanda-tanda mereda. Sesunguhnya, Huawei hanyalah korban dari perang dagang antara AS dan China.

Produsen smartphone nomor dua dunia tersebut hingga kini belum dicabut dalam daftar hitam AS sejak dikeluarkan pada 15 Mei silam. Produk Huawei dianggap membahayakan keamanan nasional AS, tapi perusahaan membantah hal itu berkali-kali.

Imbas dari itu, Google memutus hubungan bisnis dengan Huawei. Pemerintah AS melarang perusahaan teknologi AS berbisnis dengan Huawei, termasuk instansi-instansi pemerintahan federal.

“Pemerintah AS menggunakan kekuasaan yudisial dan administratifnya serta cara lain untuk mengganggu bisnisnya dan bisnis mitranya,” tulis Reuters mengutip pernyataan perusahaan.

Sejak awal tahun ini, setidaknya tiga karyawan AS telah dihubungi oleh lembaga penegak hukum AS, kata dokumen Huawei.

Huawei mengatakan dalam pernyataan publiknya bahwa staf dan mitra Huawei menjadi sasaran penggeledahan, penahanan, dan penangkapan yang melanggar hukum. Sebagian karyawan lain didatangi oleh agen FBI di rumah mereka dan ditekan untuk mengumpulkan informasi tentang perusahaan.

Menurut dokumen Huawei, delapan karyawan, beberapa di antaranya warga negara AS, mengalami intimidasi tersebut. Mereka semua adalah eksekutif menengah ke atas. Insiden terbaru terjadi pada 28 Agustus ketika seorang karyawan dari kantor Huawei AS memberitahu perusahaan tentang kunjungan dari FBI yang meminta orang tersebut untuk menjadi informan.

Berbicara di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan China menentang langkah AS untuk menargetkan perusahaan tertentu tanpa memberikan bukti.

"Perilaku semacam ini tidak hanya memalukan, tetapi juga tidak bermoral," kata Geng, menambahkan bahwa AS harus menghentikan tekanan "irasional" terhadap perusahaan-perusahaan China dan sebaliknya jangan brelaku diskriminatif terhadap mereka.

Sejauh ini Huawei tidak memberikan bukti apa pun atas tudingannya itu, bahwan Reuters juga tidak dapat secara independen mengonfirmasi informasi tersebut.