Jakarta, Cyberthreat.id - Analis intelejen dan keamanan UI, Stanislaus Riyanta, menilai 500 ribu Uniform Resource Locator (URL) yang menyebar hoaks dan provokasi terkait Papua sebagai serangan dan bentuk proxy war. Jumlah 500 ribu, kata dia, dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis (TSM) yang di inisiasi pihak-pihak berkepentingan di dalam negeri maupun luar negeri.

"Ini kesengajaan dan jumlah 500 ribu URL itu adalah katalisator konflik. Tujuannya membuat perang, yang berperang sesama kita, tapi hasutannya dari luar dan dalam negeri," kata Stanislaus kepada Cyberthreat.id, Selasa (3 September 2019).

Stanislaus tak ragu menyebut persoalan Papua sebagai konspirasi global. Dinamika di Papua, kata dia, bukan hanya urusan domestik, tapi menyangkut pihak asing yang berniat memperkeruh suasana.

Salah satu caranya adalah menyebar 500 ribu URL sebagai bagian dari propaganda yang semakin menegaskan ini adalah model perang proxy di era digital dan teknologi informasi. 500 ribu URL juga berarti serangan informasi yang bertujuan menyerang pikiran masyarakat.

"Ini tidak menggunakan senjata secara fisik, tapi menyebarkan informasi yang berupa umpan-umpan sebagai upaya untuk menciptakan konflik. Umpannya lewat konten negatif, ujaran kebencian, hasutan yang terstruktur, masif dan sistematis," ujarnya.

Kontra Propaganda

Mesin analisa Media Sosial Drone Emprit menyatakan narasi memperjuangkan pembebasan "West Papua" dengan target publik internasional tengah berkembang masif di media sosial.

Yang mengejutkan, asal usernya paling banyak dari luar negeri yang disebar menggunakan bahasa Inggris seperti London, Sydney, Melbourne, Berlin dan New York. Dari Jakarta lumayan banyak sementara dari Jayapura sangat sedikit.

"Hashtags yang sering digunakan membawa narasi: uprising, vote, Deiyai massacre, freedom, genocide," kata Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, dalam cuitannya di Twitter, Minggu (1 September 2019).

Ia mengatakan memang terdapat hashtags pro NKRI yang disebar dalam bahasa Indonesia seperti Satu Indonesia, Sa Papua yang memang ditargetkan ke publik dalam negeri.

Stanislaus Riyanta menilai percakapan di media sosial menggambarkan bagaimana perang propaganda tengah terjadi. Pemerintah, kata dia, harus menyiapkan kontra propaganda karena pekerjaan ini tidak bisa dilakukan sendirian.

"Libatkan civil society, media massa dan masyarakat. Makanya ketika Pemerintah membatasi akses media massa kurang tepat, tapi coba ajak media massa ke Papua saksikan apa yang terjadi di sana. Media massa bisa jadi agen kontra propaganda Pemerintah karena ini kepentingan nasional," tegasnya.

Ia melihat bahwa kubu anti NKRI leluasa menyebarkan propaganda sehingga solusi adalah buka saja akses informasi seluas-luasnya.

"Isu dan informasi seperti era sekarang tidak bisa dihalangi. Beda dengan orde baru atau 20 tahun lalu. Banyak cara dan lawan saja, tapi libatkan masyarakat dan bangkitkan nasionalisme dan kontennya harus pro NKRI."