Jakarta, Cyberthreat.id - Analis intelejen dan keamanan Universitas Indonesia (UI), Stanislaus Riyanta, mengatakan semburan informasi dan hoaks yang memprovokasi dan menyebar propaganda di Papua berasal dari dalam dan luar negeri.

"Saya rasa BSSN mungkin sudah punya data-data soal aliran informasi itu," kata kata Stanislaus kepada Cyberthreat.id, Jumat (30 Agustus 2019).

Pemerintah, kata dia, belum menerapkan strategi maksimal dengan pembatasan koneksi internet sebagai gerbang informasi utama. Menurut dia, persoalan yang terjadi sekarang adalah adu kuat propaganda antara Pemerintah dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

"Pemerintah harus memastikan masyarakat dipasok informasi, tapi informasinya versi Pemerintah dan negara. Kalau saat ini informasi dan internet dimatikan lalu masyarakat akhirnya mengalami kebutaan informasi sementara yang menguasai medan di Papua adalah OPM,"

Saat ini pembatasan informasi yang dilakukan Pemerintah menyebabkan OPM sebagai pihak paling kuat yang menguasai jalur informasi yang beredar di Papua. Media lokal sudah dikuasai OPM untuk bikin propaganda dan disinformasi.

Salah satu akibatnya media internasional sekelas Reuters pun mengutip media lokal sehingga terkena hoaks dan sempat memberitakan enam orang tewas di Papua. Situasi di lapangan juga terus berkembang.

"Itu kan yang menguasai informasi di sana adalah OPM. Saya harap Pemerintah mempersiapkan infrastruktur dan konten-konten untuk melawan propaganda OPM karena yang ngomong di luar enggak tahu situasi lapangan," ujarnya.

Bunuh Hoaks

Stanislaus mengatakan salah satu cara paling efektif membunuh hoaks adalah dengan menyemburkan informasi resmi sebagai kontra propaganda OPM. Menurut dia, pintu-pintu masuknya media mainstream dibuka ke Papua untuk menandingi media lokal yang dikuasai OPM. 

"Saya tidak sepakat jika ada pembatasan media, tapi sebaliknya pintu masuk media ke Papua dibuka seluas-luasnya. Pemerintah tidak perlu khawatir karena selama ini kan sudah melakukan banyak hal terhadap Papua seperti pembangunan dan sebagainya."

Media yang digandeng Pemerintah harus dipastikan pro NKRI dan tidak bikin provokasi karena tujuan pertama adalah menenangkan situasi terlebih dulu. Kebebasan media, kata dia, dijamin oleh hukum dan konstitusi namun di atas itu ada kewajiban untuk menyediakan situasi aman dan damai.

"Media yang pro OPM melakukan propaganda ke Inggris, Australia, Eropa termasuk negara Pasifik Selatan."