Jakarta, Cyberthreat.Id - Presiden Joko Widodo mengumumkan dua daerah di Kalimantan Timur sebagai calon ibukota pemerintahan baru Republik Indonesia pada Senin, 26 Agustus 2019, di Istana Negara, Jakarta.  Kedua daerah itu adalah Kabupaten Penajem Pasar Utara dan Kutai Kertanegara.

Tak hanya lewat konferensi pers, Presiden Joko Widodo juga mengumumkan dua lokasi yang direncanakan sebagai ibukota baru RI di laman Facebook-nya yang bercentang biru.

Dilihat Cyberthreat.Id pada Senin sore, Presiden Jokowi membuat dua unggahan terpisah soal ibukota baru ini. Yang pertama menjelaskan mengapa ibukota pemerintahan yang baru dipindahkan ke Kaltim. Sedangkan unggahan kedua tentang mengapa ibukota harus pindah.
 

1. Kenapa di Kaltim?

Dalam unggahan pertama, Presiden Jokowi menjelaskan mengapa ibukota pemerintahan dipindahkan ke Kaltim. Ternyata, salah satu alasannya adalah karena daerah itu dinilai minim risiko bencana; baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.

Di bawah ini ini adalah penjelasan lengkap Jokowi tentang mengapa ibukota pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan Timur.

"Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya.

Maka, pada siang yang berbahagia ini, saya menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam, terutama dalam tiga tahun terakhir.

Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Kenapa di Kaltim?

Pertama, risiko bencana minimal baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Kedua, lokasinya yang strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dan kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare."

2. Kenapa Ibukota Harus Pindah?

Selang satu jam setelah unggahan pertama, akun Presiden Joko Widodo kembali menggunggah penjelasan tentang kenapa ibukota harus pindah.

Berikut adalah kutipan lengkapnya:

"Kenapa ibu kota harus pindah?

Jakarta saat ini menyangga beban yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Bahkan, sebagai lokasi bandar udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia.

Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara dan air kota ini harus segera kita tangani.

Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta. Bukan. Ini karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meski sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah.

Selain itu, beban Pulau Jawa juga semakin berat. Penduduknya sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia, dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa.

Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat itu." []