Jakarta, Cyberthreat.id - Ketua Umum Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Dedy Permadi menyebut dua potensi ancaman di ruang siber selama penyelenggaraan Pemilu 2019. Menurut dia, potensi ancaman akan selalu ada sehingga diperlukan kesigapan dan antisipasi lebih dini.

Ancaman siber pertama adalah operasi informasi yang berupaya mengganggu Pemilu dengan cara mendistorsi informasi. Di dalamnya termasuk hoaks yang terdiri dari disinformasi dan malinformasi.

Ancaman kedua adalah operasi siber yang berupaya mengganggu proses Pemilu dengan cara mengganggu sistem Pemilu yang sedang berjalan.

Operasi jenis ini termasuk upaya meretas situs melawan hoaks seperti cek fakta, stop hoax hingga hacking terhadap website KPU atau Bawaslu.

"Upaya hacking terhadap sistem rekapitulasi hasil Pemilu juga. Itu adalah bentuk operasi siber," kata Dedy usai deklarasi di Bawaslu RI, Senin (15/4/2019).

Operasi siber, kata dia, selalu terjadi di setiap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dan kecenderungannya terus meningkat.

Menurut Dedy, sejak Pemilu 2004 hingga 2014 telah terjadi banyak serangan terhadap sistem yang berupaya mendukung tahapan dan penyelenggaraan Pemilu.

"Kalau identifikasi serangan terhadap operasi siber belum ada yang terdata secara sistematis seperti halnya hoaks," ujarnya.

Upaya penanganan terhadap dua jenis operasi siber ini harus komprehensif dan wajib berkoordinasi dengan pihak terkait. Menurut Dedy, peran literasi digital sangat pentingnya terhadap operasi informasi maupun operasi siber.

"Untuk merespon operasi informasi kita bisa respon dengan literasi digital. Dan itu terus kita lakukan."

"Kalau operasi siber kita perkuat sistem keamanan siber di segala lini, tapi literasi juga diperlukan seperti kampanye mengajak orang agar jangan melakukan hal-hal buruk. Ingat, pada Pemilu 2004 situs KPU pernah di hack oleh seorang remaja yang tujuannya iseng."