Cyberthreat.id – Karyawan Huawei diduga telah membantu pemerintah Uganda memata-matai oposisi mereka menggunakan teknologinya dan spyware lain untuk membobol pesan terenkripsi.

Menurut pejabat keamanan setempat yang menjadi sumber Wall Street Journal, karyawan Huawei masuk dalam tim cybersecurity Uganda dan Zambia. Mereka diduga membantu pemerintah meretas, melacak, dan menghalangi kalangan oposisi mereka.

Laporan itu menyebutkan, teknisi Huawei direkrut untuk membantu tim pengawas siber Uganda mencegat komunikasi terenkripsi yang dikirim dan diterima oleh Bobi Wine, aktivis musik sekaligus politisi dan lawan yang sangat blak-blakan dari pemerintah Uganda.

Sebelum merekrut mereka, laporan itu juga mengungkapkan, bahwa para pejabat keamanan Uganda telah berulangkali mencoba untuk meretas Skype dan Grup WhatsApp milik Wine –dua aplikasi yang dipakai untuk mengorganisasi demonstrasi politik dalam bahasa gaul berkode– tapi gagal.

"Teknisi Huawei bekerja selama dua hari dan membantu kami menembusnya," kata seorang perwira senior di unit pengawasan kepada WSJ.

Para karyawan Huawei yang membantu meretas Wine pun tertangkap dan mereka dilaporkan ke polisi. Kini mereka telah ditahan.

"Sangat jelas dia mengorganisasi aksipolitik, bukan pertunjukan musik. Kami harus bertindak cepat," kata salah seorang pejabat Uganda.

Sementara, Wine mengatakan pengintaian dari pemerintah tak hanya tertuju pada dirinya, tapi juga telah menyebar ke keluarganya.

Ia pun saat ini menggunakan taktik lain demi terhindar dari radar pengawasan pemerintah. Menurut dia, kesepakatan untuk menyewa Huawei adalah bentuk strategi pemerintah memperkuat kekuasaan. "Ini serangan habis-habisan," ujar dia seperti dikutip dari ITPro, yang diakses Kamis (15 Agustus 2019).

Selain di Uganda, teknisi Huawei juga disewa oleh pemerintah Zambia. Pemerintah setempat pun telah menangkapnya. Teknisi itu dituduh telah membantu pemerintah membobol telepon dan halaman Facebook dari sebuah grup blog yang menjalankan sebuah situs berita yang berisi kritik terhadap Presiden Zambia Edgar Lungu.

Menurut WSJ, operasi itu dilakukan di luar unit pengawasan Kementerian Telekomunikasi Zambia.

Badan yang menangani penyebaran artikel provokatif itu dikenal dengan nama Zicta, Otoritas Teknologi Informasi dan Komunikasi Zambia—sekitar setengah dari staf di antaranya adalah karyawan Huawei.

"Setiap kali kami ingin melacak pelaku berita palsu, kami bertanya kepada Zicta, yang merupakan agen utama," kata Antonio Mwanza, juru bicara partai berkuasa Zambia.

"Mereka bekerja dengan Huawei untuk memastikan bahwa orang tidak menggunakan ruang telekomunikasi kami untuk menyebarkan berita palsu."

Huawei pertama kali masuk di Afrika pada 2000. Delapan tahun kemudia, Huawei mendapatkan kontrak kerja sama menjadi penyedia teknologi informasi satu-satunya di pemerintah Uganda.

Menurut laporan itu, Presiden Uganda Yoweri Museveni memperluas pengintaian digital sejak 2017. Bahkan, sebagian kepolisian Uganda dikirim untuk pelatihan di Beijing dan kemudian mengunjungi markas besar Huawei di Shenzhen, khusus pelatihan sistem pengawasan perusahaan.

Huawei juga menyarankan agar Uganda bisa melihat sistem pengawasan massal yang dilakukan oleh Aljazair, juga mitra Huawei. Petugas Uganda menghabiskan waktu di Aljazair untuk melakukan hal itu, sebelum bersama-sama membuat laporan rahasia antara Uganda dan Aljazair yang berjudul Sistem Pengawasan Video Cerdas Huawei (Huawei's intelligent video surveillance system).

Menanggapi laporan WSJ itu, Huawei pun membantah.

"Kami sepenuhnya menolak tuduhan Wall Street Journal yang tidak berdasar dan tidak akurat terhadap operasi bisnis Huawei di Aljazair, Uganda, dan Zambia," kata Huawei dalam sebuah pernyataan kepada ITPro.

"Pedoman perilaku bisnis Huawei melarang karyawan melakukan kegiatan apa pun yang akan membahayakan data atau privasi pelanggan atau pengguna akhir kami, atau yang akan melanggar hukum apa pun.”

"Huawei bangga akan kepatuhannya terhadap hukum dan peraturan setempat di semua pasar tempat ia beroperasi dan kami akan mempertahankan reputasi kami dengan kuat terhadap tuduhan tidak berdasar seperti itu."

Persoalan ini tampaknya menambah deretan panjang masalah yang diterima Huawei. Laporan WSJ itu bisa semakin membenarkan tudingan aksi spionase dari pemerintah AS. Sejak Mei lalu, Huawei telah dilarang untuk melakukan transaksi bisnis di AS lantaran teknologi Huawei dianggap membahayakan keamanan nasional AS. Teknologi Huawei dianggap AS bisa dimanfaatkan untuk aksi spionase. Namun, berulangkali Huawei membantah tudingan itu.