Jakarta, Cyberthreat.id - Staf pengajar dan Asisten Ahli ICT Binus University, Bambang Pratama, mengatakan publik jangan sampai salah kaprah dalam menafsirkan Rancangan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Ia mencontohkan bagaimana standarisasi di dalam RUU KKS yang sebenarnya sejalan dengan prinsip yang dianut komunitas global.

"Standarisasi di dalam sistem kan memang prinsip global dan kalau kita bisa menjadikannya budaya tentu sangat bagus," kata Bambang usai acara Diskusi Publik dan Simposium Nasional RUU KKS di Jakarta, Senin (12 Agustus 2019).

Bambang mengakui memang sempat muncul kekhawatiran di kalangan pebisnis digital, misalnya startup dan sejenisnya, bahwa standarisasi akan memunculkan standar baru, aturan baru kemudian masalah baru yang bikin rumit lalu berujung dengan mempersulit pebisnis digital.

Bambang mengatakan pemerintah tidak mungkin membendung gelombang bisnis digital yang menjadi kunci perekonomian masa depan. Prinsip standarisasi, kata dia, dianut negara seperti Inggris, Australia dan sejumlah negara Eropa seperti standarisasi untuk keselamatan online (online safety) mulai dari anak-anak hingga sistem.

Isunya, ujar Bambang, bertujuan untuk meredam/mencegah penyelenggara sistem elektronik digunakan untuk kegiatan negatif bahkan mengancam masyarakat mulai dari bully, cyberterorism, penipuan dan lain-lain.

"Artinya memang butuh standar. Ya, semacam standarisasi konteks yang tentu saja harus ada ke-Indonesiaannya."

Kemudian konsep standarisasi harus dilihat secara menyeluruh dan tidak sepotong-sepotong. Eropa, kata dia, punya konsep entrepreneurship visa yang memberikan dispensasi bagi startup yang akan bertumbuh dengan tetap mengikuti standarisasi yang telah diterapkan.

Sama halnya dengan China yang memiliki inkubator startup. Konsep inkubator adalah program Pemerintah dalam membantu pebisnis digital berkembang. Program tersebut memastikan aset digital milik rakyat aman dilindungi negara sementara kedaulatan digital China juga dikawal oleh negara.

"Bukan berarti Pemerintah tidak ada keberpihakan kepada UMKM, tapi Indonesia punya karakter dan kekhasan tersendiri," ujarnya.

Cyber Army, sebuah startup yang menjalankan big bounty program dan challenge program, sepakat dengan penerapan standarisasi di dalam pengembangan aplikasi dan teknologi siber di Indonesia.

CEO Cyber Army, Muhammad Shifa Zulfikar, mengatakan ia sempat khawatir dengan standarisasi di dalam RUU KKS. Awalnya, yang ada di dalam pikirannya adalah standarisasi bakal menyusahkan dan bikin ribet sebagaimana birokrasi di Tanah Air.

"Saya lihat di RUU KKS bicara soal standarisasi dan saya sepakat kalau standarisasi itu meningkatkan kualitas dan keamanan terutama masyarakat dan pemilik startup. Saya justru pengen tahu standarisasi berupa apa. Apakah sertifikat atau ada teknologi lain," ujarnya kepada Cyberthreat.id.