Jakarta, Cyberthreat.id - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum memiliki kedaulatan siber. Pakar Keamanan Siber dari Communication Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha sepakat dengan ungkapan tersebut.

Secara teknologi siber, kata dia, Indonesia masih dijajah oleh asing. Masalah terbesar menurut Pratama adalah kebanyakan orang, termasuk pejabat pemerintahan dan penyelenggara negara, belum menyadari pentingnya kedaulatan siber bagi keamanan dan ketahanan nasional.

"Kita ini diberi gratisan semuanya mulai dari medsos, email, clouds, hibah teknologi dan lain-lain. Padahal kita sebenarnya disuruh memberikan semua informasi ke pihak asing," kata Pratama kepada Cyberthreat, Jumat (12/4/2019).

Kondisi seperti itu menjadikan resiko yang dihadapi sangat besar. Peggunaan layanan penyimpanan data, email, grup diskusi, media sosial yang sifatnya gratis oleh penyelenggara negara membuka pintu bagi penyelenggara negara memberikan dokumen negara yang sifatnya konfidensial.

Secara sederhana kedaulatan siber atau cyber sovereignty bisa diartikan sebagai kemampuan pemerintah mengontrol ruang siber di dalam wilayah NKRI. Sama halnya dengan kedaulatan wilayah NKRI, pemerintah mengontrol penuh seluruh kegiatan politik, ekonomi, budaya dan teknologi.

Harus diakui infrastruktur, infostruktur dan suprastruktur siber Indonesia masih jauh dari ideal. Sumber daya manusia juga masih kekurangan apalagi yang mumpuni. Aplikasi belum teruji di tengah akses internet masih lambat sehingga aspek keamanan dan ketahanan terlupakan.

"Bayangkan, menagih pajak OTT saja kita tidak mampu. Apakah itu berdaulat? Katanya kita punya 1000 startup, masa belum satupun yang punya pikiran bikin medsos lokal," ujarnya.

Pratama mengatakan Indonesia harus bisa meniru China yang satu dekade lalu mengusir pemain besar di ruang siber seperti Facebook dan Google. Pemerintah China ingin berdaulat penuh dan tidak ingin mengikuti aturan orang lain yang beroperasi di ruang sibernya. 

"Karena berpikir mandiri China punya Baidu, QQ yang mungkin saja tidak pernah terdengar."

Lebih lanjut Pratama membahas industri pertahanan dalam negeri dalam bidang cybersecurity yang semuanya import dan membeli ke luar negeri. Semua itu terjadi pada lembaga vital negara mulai dari Kementerian Pertahanan, TNI-Polri hingga Kejaksaan.

"Misalnya alat utk pengamanan jaringan VPN (virtual private network), HP yang tidak bisa disadap, email security, semuanya dibeli dari asing kan."