Amman, Cyberthreat.id - Parlemen Yordania menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait keamanan siber (cybersecurity) pada Selasa (30 Juli 2019) waktu setempat. 

Petra, kantor berita Yordania, menerbitkan berita tentang draf RUU tersebut yang mengatur prosedur untuk melindungi sistem, jaringan dan program dari ancaman yang dihadapi sistem dan infrastruktur IT.

Disebutkan bahwa UU cybersecurity mendesak untuk segera disahkan dan diberlakukan.

"RUU mendefinisikan cybersecurity sebagai prosedur yang diambil untuk melindungi sistem IT, jaringan dan infrastruktur penting terhadap insiden keamanan dunia maya dan kemampuan struktur ini untuk terus beroperasi, tanpa peduli alasan ancamannya adalah karena kurangnya wewenang, penyalahgunaan, kegagalan prosedur keamanan atau penipuan," kutip pernyataan Parlemen Yordania dilansir Jordan Times, Rabu (31 Juli 2019).

RUU juga mendefinisikan infrastruktur kritis sebagai seperangkat sistem, jaringan elektronik, aset berwujud dan tidak berwujud, aset dan sistem dunia maya yang operasi berkelanjutannya dianggap sebagai keharusan untuk menjamin keamanan negara dan ekonomi serta keselamatan rakyat Yordania.

"RUU ini juga akan menetapkan pembentukan dewan nasional untuk keamanan siber (cybersecurity) dengan presiden yang akan ditunjuk melalui Keputusan Kerajaan."

Para anggota dewan nasional berasal dari Kementerian Ekonomi Digital dan Kewirausahaan, Bank Sentral Yordania, Angkatan Bersenjata Jordan-Tentara Arab, Departemen Intelijen Umum, Departemen Keamanan Publik dan Pusat Nasional untuk Keamanan dan Manajemen Krisis.

Pusat Keamanan Siber Nasional akan didirikan dengan tujuan membangun struktur nasional yang efektif bagi cybersecurity warga Yordania. Tujuannya untuk menjaga keamanan nasional dan keselamatan individu, properti dan informasi.

Undang-undang ini menetapkan hukuman tegas terhadap pelanggar. Mulai dari denda antara 500 JD (sekitar Rp 10 juta) hingga JD 100 (Rp 1,9 miliar) dengan kemungkinan menggandakan denda/sanksi jika terjadi pelanggaran berulang-ulang.