Cyberthreat.id - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pihaknya sejak lama berkomitmen membongkar praktik akses ilegal terhadap Centralized Equipment Identity Register (CEIR).

CEIR merupakan basis data yang menyimpan nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) dari ponsel yang beredar di Indonesia.

“Ketika Pemerintah meluncurkan program registrasi IMEI, tentu juga dibarengi dengan upaya untuk bisa mengurangi telepon seluler (ponsel) ilegal yang masuk ke Indonesia,” ujar Menperin di Jakarta, Jumat (28/7/2023).

“Sehingga, ponsel impor yang masuk Indonesia bersifat legal dan dikenai pajak. Upaya ini juga untuk mendorong tumbuhnya industi ponsel di dalam negeri.”

Menperin menjelaskan, dalam perjalanannya, tata kelola registrasi IMEI perlu disempurnakan. Salah satu contoh penyimpangan yang terjadi adalah adanya upaya mendaftarkan IMEI secara ilegal.

Ia telah menugaskan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transporasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) Kementerian Perindustrian untuk membongkar praktik-praktik ilegal tersebut.

Terkait dengan kasus tindak pidana akses ilegal CEIR, Menperin menyambut baik langkah dari Kepolisian untuk menegakkan aturan yang berlaku.

“Kami telah mengetahui dan sejak kira-kira setahun lalu telah memerintahkan untuk membongkar praktik-praktik tersebut. Sehingga saat ini merasa senang karena memang telah memberikan arahan terkait itu,” kata Agus.

Menperin juga meminta kepada Kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap hal ini secara menyeluruh dan adil, juga terhadap pihak-pihak terkait yang memiliki akses ke CEIR.

Selain Kemenperin, pihak yang dapat mengakses CEIR adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, serta para operator ponsel.

Dalam program pengendalian IMEI dengan CEIR, berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020, Kemenperin bertugas melakukan pendaftaran IMEI yang berasal dari produsen Handphone, Komputer, dan Tablet (HKT) maupun importir terdaftar HKT.

Untuk menjalankan tugas ini dengan baik, Kemenperin juga telah mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1870 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengawasan dan Pengendalian IMEI Nasional.

“Satuan tugas (satgas) ini terdiri dari perwakilan banyak instansi yang bertugas menangani pengawasan dan pengendalian alat/perangkat telekomunikasi yang terhubung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi IMEI sesuai dengan kewenangan masing-masing,” pungkas Menperin.

IMEI Ilegal

Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Pengawasan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Antoni Arif, mengingatkan kepada masyarakat, agar membeli HP di tempat resmi.

Menurutnya, tujuan adanya IMEI ini supaya tidak ada HP Black Market (BM). "Beli di jalur resmi. Kalau misalkan ada handphone yang murah banget, untuk sekelas handphone tertentu ya aneh aja kan," tegas Febri.

Febri mengatakan bakal disediakan layanan untuk cek IMEI bagi masyarakat. Namun Febri mengingatkan, bahwa sebenarnya bukan tugas Kemenperin untuk melakukan hal itu.

Sebelumnya, ada sebanyak 191 ribu HP punya IMEI ilegal. Dari jumlah tersebut, 176 ribu di antara merupakan ponsel genggam besutan Apple. Ponsel dengan IMEI ilegal bakal diblokir.

Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan kasus IMEI ilegal itu menyebabkan kerugian negara sebesar Rp353 miliar. Sejumlah tersangka sudah ditangkap dalam kasus ini, termasuk keterlibatan pegawai negeri sipil dari Kementerian Perindustrian.

Sebetulnya yang dapat mengakses CEIR sebagai pengolahan informnasi IMEI itu bukan hanya dari Kementerian Perindustrian, tetapi juga dapat diakses oleh Ditjen Bea Cukai, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta operator seluler. Namun sejauh ini tersangka hanya dari Kementerian Perindustrian.[]