Jakarta, Cyberthreat.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta hoaks bisa ditekel secepat mungkin. Ia tidak memungkiri hoaks, ujaran kebencian, fitnah maupun upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat dunia Maya terutama menjelang hari pencoblosan 17 April.

"Segera laporkan (hoaks) kepada aparat penegak hukum sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan pertanyaan di masyarakat," kata Tjahjo di acara pengukuhan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (6/4/2019).

Tjahjo menyatakan pihak terkait harus mendahulukan langkah preventif terhadap pelaku maupun penyebar hoaks. Apalagi terhadap yang memanfaatkan hoaks untuk berbagai kepentingan seperti bisnis maupun kepentingan politik kotor.

"Kita punya alat maupun personil yang memiliki peralatan canggih untuk mendeteksi hoaks dan itu bisa diungkap. Dan para pelaku tentu harus siap bertanggung jawab," ujarnya.

Bawaslu bersama KPU RI sebelumnya telah membentuk Gugus Tugas melawan konten hoaks terkait penyelenggaraan Pemilu 2019. 

Lembaga yang terlibat yakni Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, Badan Intelijen Negara (BIN), Direktorat Siber Bareskrim Polri hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ketua KPU RI Arief Budiman mengakui ada pihak-pihak yang berniat buruk dan punya motivasi lain terhadap proses Pemilu 2019. Menurut dia, para pelaku bisa diungkap oleh pihak berwajib. 

Sebaliknya dari sisi Penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu, kata Arief, adalah bagaimana masyarakat terus menerus disosialisasikan tentang regulasi dan aturan Pemilu.

Ruang siber, ujar dia, salah satu arus utama informasi untuk penyebaran dan pendidikan Pemilu tersebut.

"Makanya ini harus menjadi tugas bersama kita untuk terus menginformasikan regulasi Pemilu kita seperti apa sebenarnya. Jadi medsos itu bukan untuk hoaks, tapi bagaimana memberitahu kepada banyak orang bawah pemilu kita itu seperti ini lho," ujarnya.