Cyberthreat.id – Google sedang menguji coba pemblokiran akses ke konten berita untuk sebagian pengguna di Kanada menyusul penerapan undang-undang terbaru.

UU Berita Online atau RUU House of Commons C-18 dikenalkan ke publik pada April oleh pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau. Undang-undang menetapkan aturan bahwa platform media sosial seperti Facebook dan Google harus membayar kepada penerbit berita untuk setiap kontennya.

"Kami melakukan ribuan ujian coba setiap tahun untuk menilai setiap potensi perubahan pada Search," tutur Google, Rabu (22 Februari 2023) dikutip dari Reuters.

Pemerintah Kanada mengeluarkan undang-undang tersebut dengan tujuan agar masyarakatnya mendapatkan akses ke berita berkualitas dan berbasis fakta baik di level lokal maupun nasional.

Oleh karenanya, Google diminta untuk harus lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat Kanada, kata Pablo Rodriguez, juru bicara Canadian Heritage Ministry.

Di sisi lain, industri media berita semakin terkikis di Kanada karena kerugian finansial selama bertahun-tahun seiring Facebook dan Google mendapatkan pasar iklan yang lebih besar. Tercatat lebih dari 450 media di Kanada tutup sejak 2008, termasuk 64 penutupan dalam dua tahun terakhir.

Tahun lalu, Facebook mengatakan kemungkinan akan memblokir berbagi konten berita di platformnya untuk pengguna di Kanada menyusul penerapan undang-undang tersebut.

Terpisah, di Australia, undang-undang serupa yang telah berlaku pada Maret 2021 juga menyebabkan perusahaan Big Tech menghentikan sementara news feed di Facebook.[]