Jakarta, Cyberthreat.id - Perkembangan mata uang digital menjadi sorotan para menteri keuangan di berbagai negara. Tak terkecuali dalam pertemuan G7 yang berlangsung di Prancis, tren mata uang digital ini menjadi persoalan serius yang mendapatkan perhatian para menteri dari berbagai negara maju yang bergabung di organisasi ini.

Menteri Keuangan Prancis, Bruno Le Maire, Sabtu (20 Juli 2019), menegaskan bahwa negara-negara yang tergabung dalam organisasi G7 menentang ide dari berbagai perusahaan teknologi terkait uang digital.

Patut dicatat, negara-negara G7 tersebut adalah negara dari berbagai belahan dunia, Asia hingga Eropa. Selain Prancis juga terdapat Kanada, Jerman, Italia, Britania Raya, Amerika Serikat, hingga negara-negara yang juga tergabung dalam Uni Eropa.

Negara-negara anggota G7 terlihat memiliki kekhawatiran bahwa dengan kehadiran mata uang digital maka akan mengusik sistem keuangan dunia. Maka itu, kata Le Maire, para menteri keuangan dunia memberikan perhatian serius atas tren uang digital tersebut.

Le Maire menilai bahwa dengan uang digital tersebut, maka perusahaan-perusahaan teknologi akan memiliki hak istimewa yang setara dengan negara yang memiliki kewenangan dalam menciptakan alat pembayaran. 

Di antara hal yang paling dikhawatirkan adalah alat pembayaran berbentuk uang digital tersebut akan berlangsung tanpa kontrol, dan tidak memiliki aturan sebagaimana alat pembayaran umumnya.

"Maka itu kami menolak perusahaan swasta menerbitkan mata uang sendiri," kata Le Maire. "Sebab, (mata uang tersebut) tidak memiliki kontrol--sebagaimana mata uang umumnya."

Aroma penolakan keras tersebut semakin mengental dalam pertemuan G7 kali ini karena menilai bahwa adanya kecenderungan sulitnya menciptakan regulasi untuk uang digital. "Stablecoin dan berbagai produk sejenis memang kini sedang dikembangkan, tak terkecuali proyek-proyek global yang memiliki potensi sistemik seperti Libra," katanya. "Hal ini rentang menambah masalah regulasi dan juga sistem yang serius."

Sebagaimana diketahui, belakangan mata uang digital seperti Libra yang digarap Facebook, mulai mendapatkan perhatian dunia. Bahkan pada Juni lalu, mereka sudah menunjukkan gelagat ekspansi tidak lagi sekadar mengandalkan jejaring sosial, namun juga merambah hingga ke e-commerce dan pembayaran global.

Mata uang digital Libra itu sendiri dikabarkan memang ditujukan sebagai alat pembayaran global. Inilah yang belakangan mendapatkan perhatian sekaligus sorotan negara-negara besar dunia. Terutama negara-negara maju yang tergabung dalam G7 kompak menunjukkan penentangan keras atas rencana alat pembayaran global versi Facebook tersebut. 

Maka itu sebelum pertemuan G7 berlangsung, Prancis sendiri bahkan memerintah satuan khusus untuk memantau berbagai bank sentral di berbagai negara. Sebab, mereka ingin memastikan bahwa bank-bank sentral itu memiliki kemungkinan atau tidak dalam memastikan bahwa mata uang digital seperti Libra tersebut leluasa diatur atau tidak.

Sebab, di antara persoalan yang dikhawatirkan adalah keberadaan mata uang digital tersebut rentan memantik tindakan pencucian uang, selain juga memastikan konsekuensi atas perlindungan konsumen.***

Redaktur: Zulfikar Akbar