Jakarta, Cyberthreat.id - Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menyebut hoaks semakin masif kala mendekati hari pencoblosan 17 April 2019. Bawaslu, kata dia, telah menerima laporan ribuan konten hoaks dari Kementerian Komunikasi dan Informastika (Kominfo).

"Potensinya memang semakin kesini semakin masif. Butuh energi lebih banyak mengungkap hoaks sebanyak itu," kata Afifuddin di Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Sementara ini Bawaslu telah mengatasi sekitar 142 hoaks dan ujaran kebencian di ruang siber. Hoaks, kata dia, biasanya bertujuan dan mengatasnamakan pemenangan salah satu paslon atau peserta Pemilu.

"Yang bisa kami lakukan adalah meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait," ujarnya.

Bawaslu bersama KPU RI sebelumnya telah membentuk Gugus Tugas melawan konten hoaks terkait penyelenggaraan Pemilu. 

Lembaga yang terlibat Gugus Tugas adalah Kemenko Polhukam, Kemenkominfo, Badan Intelijen Negara (BIN), Direktorat Siber Bareskrim Polri hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Anggota KPU RI Wahyu Setiawan menyebut peredaran hoaks di ruang siber Tanah Air sudah sampai ke taraf mengkhawatirkan. Menurut dia, penyebaran hoaks sebagai upaya delegitimasi penyelenggara Pemilu sehingga masyarakat tidak percaya pada proses dan hasilnya nanti.

"Kalau kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu dirusak, maka hasilnya nanti juga tidak bisa dipercaya. Kalau sudah seperti itu apapun bisa terjadi," kata Wahyu.

KPU akan terus melanjutkan penyebaran informasi secara terstruktur untuk melawan hoaks. Ia berharap volume penyebaran dan pembuatan hoaks bisa diperkecil sehingga tidak mengotori arus informasi masyarakat.

"Kepada masyarakat kami imbau untuk ke sekian kalinya. Jangan percaya terhadap informasi yang belum jelas. Dicari dulu sumbernya, cari pembanding dan Tabayyun sehingga gelombang orang-orang yang tertipu ini tidak meluas," ujarnya.