Cyberthreat.id – Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Tongam L. Tobing akan membuka kembali posko pengaduan bagi para korban pinjaman online atau pinjol ilegal bernama Warung Waspada Pinjol. Bertempat di The Gade Coffee and Gold Kebon Sirih, Jakarta Pusat, posko ini buka pada pekan kedua dan keempat setiap bulannya di pukul 09.00-11.00 WIB.

Ia menuturkan, dibuatnya posko ini terkait dengan marak dan makin meresahkannya keberadaan pinjol ilegal yang merugikan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh, Tongam mengatakan sejak 2018 hingga saat ini, SWI telah memblokir 4.160 pinjol ilegal. Sebagai perbandingan, jumlah pinjol resmi hanya 102 entitas. 

"Ini tentu sangat besar angkanya, oleh karena itu penawaran-penawaran ilegal ini perlu kita sikapi dengan kewaspadaan agar masyarakat tidak terjebak dengan pinjol ilegal. Beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan berupa pencegahan edukasi ke masyarakat serta sosialisasi. Kemudian hari ini kita lakukan posko atau warung waspada pinjol untuk menampung semua keluhan keluhan masyarakat yang terkait dengan pinjol ilegal," ujar Tongam dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/9).

Tongam menuturkan posko aduan pinjol ini akan berisi perwakilan anggota satgas lintas kementerian dan lembaga. Instansi-instansi itu mencakup Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Bank Indonesia (BI), Kemendag, Bareskrim Polri, PPATK, Kemenkop UKM, hingga Kejaksaan.

Melalui Posko Warung Waspada Investasi, Tongam mengatakan masyarakat yang merasa jadi korban pinjol ilegal cukup memberikan informasi detail mengenai kerugian yang mereka alami. Misalnya, melampirkan bukti cetak percakapan atau rekaman ketika mendapat perlakuan tidak etis berupa teror, intimidasi, hingga pelecehan.

Terkait kerugian yang sudah dialami, Tongam menyebutkan terdapat perbedaan antara pinjaman ilegal dengan investasi ilegal. Untuk investasi illegal, nasabah mengalami kerugaian dari penanaman modal yang dilakukan.

"Selama sepuluh tahun terakhir itu bisa mencapai Rp100,17 triliun," ungkapnya. 

Sedangkan, untuk pinjol ilegal ini Tongam mengatakan kerugian yang dirasakan masyarakat tidak hanya dalam bentuk materi, seperti bunga atau fee yang tinggi dan, rendahnya jangka waktu pembayaran. Namun, melainkan imateril seperti penagihan yang tidak beretika seperti mengalami teror, pelecehan merugikan masyarakat.

"Jadi bagian yang imateril ini sangat berat untuk masyarakat. Untuk itu kami membantu masyarakat untuk mengatasi masalah mereka," kata Tongam.