Cyberthreat.id – Meski terus melakukan akselerasi transformasi digital, pemerintah mengklaim terus memperkuat keamanan digital seiring dengan akselerasi transformasi digital.

"Jadi, cyber security sangat penting untuk dikembangkan, apalagi sekarang kita sudah menerapkan tanda tangan digital," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Advancing Digital Economy and Finance, Bali, Senin (11/7).

Ia bilang, keamanan digital juga penting untuk meniadakan jumlah serangan digital yang cukup sering menyerang situs web pemerintah. Meskipun demikian, penandatanganan dokumen secara digital dinilai lebih aman karena potensi dokumen tercecer dapat diminimalisir.

Di samping itu, penandatanganan dokumen secara digital juga membuat aktivitas pemerintahan menjadi lebih efisien. Menurut Sri Mulyani, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk alat tulis kantor (ATK) pun dapat berkurang dan dialihkan untuk mengembangkan infrastruktur digital di dalam negeri.

"Di Kementerian Keuangan, kami melihat pengelolaan anggaran berubah karena selama pandemi semua aktivitas kita berpindah ke digital sehingga semua biaya untuk konektivitas digital meningkat tapi saya harap sesudah itu ada efisiensi dari biaya meeting dan perjalanan dinas," katanya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berperan besar dalam melakukan transformasi digital. "Tidak mungkin ada digitalisasi tanpa kita membangun infrastrukturnya," katanya.

Ia menuturkan, peran keuangan negara terhadap transformasi digital terlihat pada tidak dipotongnya anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika di saat pandemi. Padahal, hampir semua kementerian/lembaga terkena pemotongan anggaran.

Pada 2020, hanya ada dua kementerian/lembaga yaitu Kementerian Kesehatan yang menjadi ujung tombak penanganan pandemi covid-19 dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang didorong untuk transformasi digital.

Bahkan, lanjutnya, anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika ditambah. Dalam tiga tahun terakhir, anggaran kementerian ini selalu meningkat. Pada 2020-2022, anggaran kementerian naik masing-masing Rp20 triliun, Rp26 triliun, dan Rp27 triliun.

"Ini tiga tahun berturut-turut. Jadi tujuannya adalah membangun infrastruktur,” kata Bendahara Negara.