Cyberthreat.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan transformasi digital telah membawa dampak di berbagai sektor. Misalnya saja, dari sisi keuangan.

"Nilai uang elektronik naik 32,25%, transaksi QRIS tumbuh 245% dan nilai transaksi digital banking meningkat 20,82% secara tahunan," katanya dalam dalam Advancing Digital Economy and Finance, Bali, Senin (11/7).

Ia menuturkan, meningkatnya perekonomian digital Indonesia tidak terlepas dari pandemi covid-19 yang telah berjalan sekitar 2,5 tahun dan telah menjangkiti 120 negara di dunia yang memaksa akselerasi digitalisasi.

Transformasi menuju ke digitalisasi itu pun terlihat di berbagai sektor, antara lain di sektor teknologi, dan transformasi yang menjadi strategi utama informasi ekonomi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, prospek cerah ekonomi dan keuangan digital di Tanah Air juga disebut menjadi sumber pertumbuhan ekonomi pada 2021. Pada tahun lalu, perputaran uang dari perdagangan digital mencapai Rp401 triliun seiring dengan meningkatnya preferensi belanja daring yang didukung sistem pembayaran digital.

Dilihat dari korporasi, digitalisasi membuat Indonesia memiliki 2.391 start up, 2 decacorn, 8 unicorn dan menjadikan Indonesia tujuan investasi digital terpopuler di Asia Tenggara. 

“Indonesia menjadi tujuan investasi digital terpopuler di Asia Tenggara atau mewakili 40% di Asia Tenggara yang nilainya Rp300 triliun dan didukung tentunya perbaikan iklim usaha yang kondusif,” kata Airlangga.

Lebih lanjut, ia mengatakan potensi ekonomi digital Indonesia disebut sangat cerah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan potensi ekonomi digital pada 2025 bisa mencapai US$146 miliar dan bisa meningkat hingga Rp4.531 triliun.

“Potensi ekonomi digital diperkirakan di tahun 2025 bisa mencapai US$146 miliar dan di tahun 2030 bisa naik delapan kali menjadi Rp4.531 triliun,” katanya 

Selain itu, digitalisasi ekonomi dan keuangan di dalam negeri juga terakselerasi dengan perbaikan capaian inklusi keuangan berdasarkan Survei Keuangan Inklusif yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

Tercatat, kepemilikan akun keuangan sebesar 65,4% dengan produk dan layanan keuangan mencapai 83,6%. “Tentu kita optimistis bahwa inklusi keuangan ini telah ditargetkan di angka 90% di tahun 2024 dan tentu dengan penguatan sinergi dan akselerasi dan implementasi di tingkat nasional dan daerah,” ujarnya.