Cyberthreat.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar penyedia layanan financial technology (fintech) meningkatkan perlindungan konsumen khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data di platformnya.

Menurut Sri, perlindungan data harus menjadi perhatian dari berbagai penyedia layanan fintech, sebab data memiliki peran yang sangat penting di era ekonomi digital. Untuk itu, penyedia layanan fintech harus mampu memanfaatkan dan mengelola data penggunanya secara aman. Para penyedia layanan ini, juga harus bisa menjamin keamanan data pengguna dari kebocoran data dan pencurian data.

“Kami berharap AFTECH dan para anggotanya bisa memegang komitmen untuk terus meningkatkan perlindungan data dan mempercepat digitalisasi di Indonesia,” kata Sri dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (6 April 2022).

Tidak hanya perlindungan data saja, Sri juga menambahkan agar penyedia layanan fintech dapat menjamin keamanan dari platform dan infrastrukturnya guna melindungi pengguna dari berbagai ancaman kejahatan siber yang terus berkembang.

“Serta secara teknis dapat memberikan jaminan bahwa fintech tersebut fungsional dan dapat digunakan secara praktis oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” kata Sri.

Sri juga berharap agar kehadiran fintech di Indonesia bisa meminimalkan kesenjangan digital melalui layanannya, terutama bagi kelompok rentan dan kurang terlayani yaitu kelompok perempuan, pemuda dan terutama masyarakat di daerah yang masih tertinggal.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, mengatakan penguatan perlindungan konsumen harus dilakukan, karena sangat relevan dengan kondisi akhir-akhir ini. Di mana Fintech menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat dan mempermudah akses ke dalam pembiayaan namun juga memiliki berbagai ancaman salah satunya fintech illegal.

Ia pun meminta agar berbagai pihak bisa bekerjasama dalam memberikan literasi digital agar semakin banyak masyarakat yang bisa menggunakan layanan keuangan digital termasuk soal fintech illegal. Harapannya, tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan dan terjebak dari jerat fintech illegal.

"Edukasi masyarakat harus menjadi prioritas supaya masyarakat bisa paham produk sesuai dengan profil masing–masing," tutup Wimboh.[]

Editor: Yuswardi A. Suud