Cyberthreat.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memulai tahapan penyelidikan terhadap 44 perusahaan pinjol yang terdaftar dan mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas dugaan melakukan kartel bunga.

Kartel bunga adalah kesepakatan antara beberapa pihak untuk menetapkan bunga pinjaman di atas batas maksimal yang ditentukan oleh pemerintah atau otoritas.

Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan batas maksimal bunga pinjaman online sebesar 0,8 persen per hari. Namun, KPPU menemukan bahwa 44 pinjol legal tersebut memberlakukan bunga pinjaman di atas 0,8 persen per hari. Hal ini dinilai merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan OJK.

Sebanyak 44 perusahaan itu ditetapkan sebagai terlapor atas dugaan pelanggaran UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Dalam penyelidikan  selama 60 hari, KPPU akan membuktikan bahwa perilaku platform pinjol yang menerapkan suku bunga yang sama adalah hasil kesepakatan di antara penyelenggara.

"Pada prinsipnya di suatu pasar yang bersaing, setiap pelaku usaha P2P lending akan menjalankan usahanya secara lebih efisien, sehingga mampu menetapkan tarif suku bunga yang lebih rendah dari para pesaingnya serta memberikan berbagai pilihan fasilitas dan tarif suku bunga bagi konsumen," kata Gopprera Panggabean, Direktur Investigasi pada Kedeputian Penegakan Hukum KPPU dalam siaran pers yang diterima Cyberthreat.id, Senin, 30 Oktober 2023.

KPPU dan OJK memiliki peran yang berbeda dalam kasus ini. KPPU bertanggung jawab untuk membuktikan adanya kesepakatan antara pinjol untuk menetapkan bunga di atas batas maksimal. Jika terbukti bersalah, pinjol bisa dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.

Sedangkan OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi pinjol agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. OJK juga berwenang mengajukan pemblokiran akses pinjol legal yang melanggar aturan ke  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

OJK juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan pinjol dan memastikan bahwa pinjol yang dipilih sudah terdaftar dan berizin di OJK. Selain itu, OJK juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan pinjol ilegal yang menawarkan bunga rendah namun memiliki praktik penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan.[]