Cyberthreat.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi mendorong masyarakat Indonesia untuk membayar pajak secara digital.

Saat ini, membayar pajak dapat dilakukan dengan lebih mudah daripada sebelumnya. Generasi saat ini dapat memanfaatkan berbagai aplikasi digital untuk memenuhi kewajiban perpajakan, mulai dari pencatatan, penghitungan, sampai penyelesaian pajak. Salah satu dari beragam aplikasi digital tersebut adalah HiPajak.id.

"Fiturnya semudah aplikasi chatting. Misalnya, tersedia informasi seputar pendapatan, total aset, status perkawinan, serta ada atau tidaknya anak kita," ujar Founder HiPajak.id, Enda Nasution, pada acara daring bertajuk Obral Obrol liTerasi Digital: "Wajib Bayar Pajak, Wajib Paham Literasi Digital Juga Yuk!!", pekan lalu, demikian dari siaran persnya.

Dengan menggunakan aplikasi pajak digital, dipadukan dengan infrastruktur TI yang telah dikembangkan oleh Ditjen Pajak, menurut Enda, membayar pajak menjadi lebih transparan dan mudah.

---

Baca:

• Kredensial VPN hingga Efiling Pajak Bocor di Darkweb, Ditjen Pajak: Ganti Kata Sandi

---

Sementara, Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Inge Diana Rismawati,mengatakan, pajak memberikan kontribusi sebesar 70 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Tahun lalu, otoritas pajak Indonesia mengumpulkan sebanyak Rp1.230 triliun untuk pembiayaan di Indonesia. Namun, angka tersebut mengalami penurunan dari 2019 dengan total Rp1.330 triliun dari pajak yang terkumpul, ujar Inge.

Selama pandemi ini, pajak dialokasikan untuk dua prioritas: pemulihan ekonomi nasional dan kesehatan.[]