Ilustrasi. | Foto: Alejandro García/artstation.com
Ilustrasi. | Foto: Alejandro García/artstation.com
Cyberthreat.id – Sebuah pesan WhatsApp masuk ke ponsel pintar saya pada Senin (28 Februari 2022) malam. Ternyata sebuah video berukuran 13,92 megabita (MB) yang memperlihatkan bagaimana serangan helikopter melawan antipesawat.
Suara rentetan peluru antipesawat yang mengejar helikopter dan pesawat jet tempur begitu menggelegar dan membentuk garis sinar di kondisi malam.
Video berdurasi 05.38 menit itu memperlihatkan kondisi perang yang begitu ekstrem. Kamera merekam itu begitu aktif, mengarahkan ke mana arah ratusan peluru antipesawat mengejar target.
Si pengirim tidak menjelaskan bahwa itu perang antara Rusia-Ukraina yang baru terjadi pada Kamis (24 Februari). Namun, video itu dibagikan di tengah pemberitaan Rusia menginvasi dan Ukraina—mau tidak mau pembicaraan seakan-akan inilah kondisi perang yang sedang terjadi.
Berita Terkait:
Ia sendiri secara tersirat meyakini bahwa itu video perang yang sedang terjadi dan sambil mengatakan, “Tapi herannya kok enggak ada yang putar balik, ya,” kata si pengirim mengomentari helikopter yang seperti setor nyawa di depan antipesawat.
Saya sempat mempercayai video itu. Namun, melihat kamera yang begitu detail merekam setiap kejadian, rasanya mustahil terjadi. Saya pun menangkap layar salah satu adegan, terutama yang memperlihatkan antipesawat.
Kemudian, saya mencarinya melalui mesin pencari Rusia, Yandex. Saya menemukan sejumlah gambar sejenis dan salah satunya mengarahkan ke konten YouTube. Konten ini menunjukkan permainan perang ARMA 3. Dan, setelah saya lihat, senjata antipesawatnya persis seperti yang ada di video yang dibagikan teman tersebut.
ARMA 3 memang video game militer berbasis realisme yang dikembangkan oleh Bohemia Interactive dan didistribusikan melalui platform Steam. Medan pertempuran yang dipakai pun memilki medan foto realistis.
Jika tanpa mengecek keaslian video tersebut, seseorang bisa yakin bahwa itu perang yang terjadi di Ukraina.
Baca:
Media sosial
Bukan hanya daratan Ukraina yang menjadi medan perang, media sosial juga menjadi “kurusetra” perang informasi. Rusia dan Ukraina saling membagikan informasi tentang perang dan saling mengendalikan media sosial dan media massa.
Namun, “gorengan” isu tentang perang yang terjadi di media sosial, begitu banyak pesan teks, gambar, dan video yang sebetulnya tidak berkaitan dengan perang saat ini.
Kondisi tersebut ditulis Associated Press pada 25 Februari lalu dengan gambaran sebagai berikut: “Pesan, video dan foto yang ‘terbang’ melintasi Twitter, Facebook dan Telegram jauh melebihi jumlah serangan udara yang menghujani Ukraina.”
“Beberapa gambar memang nyata dan mengerikan dari perang ini. Tapi, yang lain sebetulnya telah berada di internet selama bertahun-tahun sebelum Rusia meluncurkan serangan terbesar di negara Eropa sejak Perang Dunia II,” AP menambahkan.
Invasi Rusia tidak hanya menjadi konflik bersenjata, tapi juga perang di layar kecil ponsel pintar, yang saat ini menjadi alat komunikasi paling dominan di dunia. Kondisi ini membawa serta bahaya karena penyebaran informasi dalam seketika; mengarah pada hoaks.
“Video TikTok, berita utama yang disebarkan, dan tweet yang beredar di layar di seluruh dunia membingungkan jutaan orang tentang realitas bagaimana pertempuran ini berlangsung di lapangan,” tulis AP.
Ketika konflik di Ukraina meningkat pada hari Kamis, pengguna media sosial turun ke platform seperti TikTok, Snapchat dan Twitter untuk memposting video jalur evakuasi, helikopter di langit dan protes anti-perang di Rusia.
Pada aplikasi video bentuk pendek TikTok, tagar "Rusia" dan "Ukraina" masing-masing memiliki 37,2 miliar dan 8,5 miliar penayangan, tulis Reuters.
Media pemerintah
Media pemerintah Rusia juga menggemakan komentar Presiden Rusia Vladimir Putin di seluruh platformnya. RT News menyebut di saluran Telegram bahwa tindakan Putin sebagai sesuatu yang "diperlukan".
Selama beberapa hari terakhir sebelum invasi terajdi, Putin dan media Rusia telah meningkatkan tuduhan palsu bahwa Ukraina melakukan genosida, dan salah menggambarkan mayoritas penduduk negara itu sebagai Nazi, kata Bret Schafer, kepala tim Alliance for Securing Democracy, sebuah think tank nonpartisan di Washington, yang meneliti informasi di seputar perang.
Dua pekan lalu, misalnya, direktur berita RT mengklaim melalui siaran televisi langsung, tanpa bukti, bahwa Ukraina mungkin mulai melakukan serangan gas kepada rakyat mereka sendiri.
Pada Kamis lalu, satu klip video, yang diambil dari video game, mengumpulkan jutaan penayangan yang mengklaim tentang gambaran serangan nyata. Lalu, sebuah video yang diambil oleh The Associated Press di Libya lebih dari satu dekade lalu dihidupkan kembali di Facebook dan Twitter pada Kamis dan disebut-sebut oleh pengguna medsos itu dengan narasi “sebuah jet tempur Rusia jatuh setelah ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina.”
Dan, beberapa pengguna TikTok juga diarahkan untuk percaya bahwa mereka sedang menonton video tentara terjun payung ke Ukraina setelah sebuah akun Rusia memposting sebuah rekaman. Padahal, rekaman ini telah terjadi di tahun-tahun lampau. Klip ini mengumpulkan lebih dari 22 juta tampilan sebelum hari Kamis berakhir, tulis AP.
Intimidasi
Badan pengawas telekomunikasi Rusia, Roskomnadzor, menegur 10 media Rusia dan memintanya untuk menghapus berita palsu tentang tentara Rusia di Ukraina.
Pemerintah Rusia memperingatkan tentang denda senilai hingga 5 juta rubel jika melanggar.
Media yang diperingatkan, antara lain Ekho Moskvy, InoSMI, Mediazona (media agen asing di Rusia), New Times , TV Rain (media agen asing di Rusia), Svobodnaya Pressa, Crimea. Realties (agen media asing di Rusia), Novaya Gazeta, Journalist, dan Leninizdat.
Roskomnadzor, dikutip dari media independen Rusia, Interfax, pada Sabtu (26 Februari), menyinggung pemberitaan yang menyangkut kondisi “serangan di kota-kota Ukraina”, “kematian warga sipil”, dan tindakan Rusia disebut sebagai “serangan, invasi, dan perang, bukan sebagai operasi khusus”.
Lembaga itu menyebut pemberitaan itu palsu. “Jika informasi palsu yang disebutkan di atas tidak dihapus, akses ke sumber daya tersebut akan dibatasi sesuai dengan Pasal 15.3 UU Federal Nomor 149-FZ tentang informasi, teknologi informasi, dan perlindungan informasi,” tutur Roskomnadzor.
Roskomnadzor "sangat menyarankan agar kantor redaksi media memverifikasi validitas materi sebelum menerbitkan atau menyiarkannya sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Media."
"Kami ingin menekankan bahwa hanya sumber informasi resmi Rusia yang memiliki informasi yang andal dan terkini," katanya.
Sebelumnya, pada hari pertama invasi, Roskomnadzor juga mengatakan media Rusia hanya boleh menggunakan informasi dari sumber resmi Rusia saat meliput peristiwa di Ukraina.
Perang informasi
Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya (1, 2), menyebut kondisi di media sosial tentang situasi di Ukraina telah dijadikan sebagai perang informasi yang ditujukan kepada Rusia.
“Perang informasi saat ini telah dilepaskan terhadap Rusia di media sosial,” katanya di pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait Ukraina.
"Tindakan Rusia disalahartikan dan terdistorsi, dan dibanjiri dengan sejumlah besar cerita tidak benar dan palsu yang begitu luar biasa melalui media dan jejaring sosial," ia menambahkan.
Kementerian Pertahanan Rusia juga mendesak media untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak benar tentang operasi militer khusus di Ukraina. Ketika pasukan Rusia menguasai sebagian kota di Ukraina, jumlah "berita palsu yang histeris dan informasi salah langsung disebarkan oleh 'pasukan kursi Ukraina' di jejaring sosial" meningkat, tutur kementerian, dikutip dari kantor berita Rusia, TASS.
Ketika mengklarifikasi perkembangan yang sedang berlangsung, Kementerian Pertahanan Rusia meyakinkan bahwa “pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina”, tetapi terbatas pada infrastruktur militer Ukraina yang mencolok dan melumpuhkan. Tidak ada ancaman apapun terhadap penduduk sipil, janji Kementerian.
Di sisi lain, Ukraina juga menyerukan melalui Twitter agar platform media sosial menghapus akun pemerintah Rusia.
“Tidak ada tempat untuk agresor seperti Rusia di platform media sosial Barat,” tulis akun Twitter resmi pemerintah Ukraina (@ukraine) pada 24 Februari.
“Mereka seharusnya tidak dibolehkan menggunakan platform ini untuk mempromosikan gambar mereka ketika pembunuhan brutal terhadap warga Ukraina.”
Akun @ukraine terus mengunggah terkait tindakan-tindakan buruk Rusia, seperti percakapan tentara dengan warga sipil, meme pesawat Mriya yang dihancurkan Rusia.
“Perang Rusia melawan Ukraina juga terjadi di media sosial,” tulis akun tersebut.
“Jangan terkecoh dengan tren utama disinformasi Rusia! Gunakan sumber resmi @MFA_Ukraine, @APUkraine, dan @GeneralStaffUA,” sambil melampirkan ciri-ciri konten yang diklaim dipabrikasi oleh Rusia.
Akun Twitter Kementerian Luar Negeri Rusia (@mfa_russia) juga tak mau kalah dengan perang informasi sejak invasi berlangsung.
“Presiden #Putin: tujuan dari operasi ini adalah untuk melindungi orang-orang yang selama 8 tahun telah menghadapi genosida yang dilakukan oleh rezim Kiev. Untuk tujuan ini, kami akan berusaha untuk mendemiliterisasi dan mendenazifikasi Ukraina, mengadili mereka yang melakukan kejahatan berdarah melawan warga sipil,” tulis akun tersebut.
Di hari pertama invasi, akun dengan 380.000 follower tersebut telah bercericit lebih dari 20 cuitan yang tentu membela keputusan Putin.
Akun Twitter resmi Presiden Rusia (@KremlinRussia_E) juga terus memposting pembaruan aktivitas Putin yang sering untuk 1,2 juta pengikutnya sejak pernyataan invasi hingga hari ini.
Namun, pada Sabtu dan Minggu, akses Twitter dan Facebook di Rusia mulai dibatasi oleh sejumlah operator seluler. (Baca: Selain Invasi Ukraina, Rusia Juga Serang Facebook dan Twitter)
Sejak hari pertama invasi, Meta Platform Inc, induk Facebook, langsung membuka pusat operasi khusus untuk memantau konflik di Ukraina dan merilis fitur untuk pengguna di negara itu sehingga dapa mengunci profil mereka demi keamanan.
Meta sendiri juga memblokir media negara Rusia, seperti RT dan Sputnik untuk penggunanya di Uni Eropa atas permintaan pejabat Uni Eropa. Hal yang sama juga dilakukan oleh Google.
Twitter justru lebih awal pada hari sebelum invasi, Rabu (23 Februari), mengunggah tips tentang bagaimana pengguna mengamankan akun dari peretasan, memastika tweet bersifat pribadi, dan menonaktifkan akun. “Perusahaan mengunggah tips itu dalam bahasa Inggris, Rusia, dan Ukraina,” tulis Reuters.
Di tengah perang informasi itu, Russian Union of Journalist meminta agar para awak media yang meliput tentang perang “memeriksa sumber informasi dengan cermat dan menahan diri dari membuat penilaian sebanyak mungkin ketika mempersiapkan materi situasi di Ukraina,” demikian dikutip dari Interfax, Senin (28 Februari).
“Tugas utama Russian Union of Journalist ialah perlindungan komprehensif industri dan sesama jurnalis,” kata Sekretariat Russian Union of Journalist dalam sebuah pernyataan di situswebnya.
“Kami mendukung kebebasan untuk menyebarkan informasi! Namun, kebebasan di atas segalanya menyiratkan tanggung jawab. Oleh karena itu, kami mohon sekali lagi kepada rekan-rekan kami untuk benar-benar memverifikasi sumber, terutama ketika mereka meliput peristiwa entah bagaiman terkait denga situasi konflik.”
"Untuk mendukung presiden Rusia dan kepemimpinan negara, kami meminta Anda menjauhkan diri dari penilaian nilai dalam pekerjaan Anda dan mendesak wartawan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk lebih toleran terhadap satu sama lain dan menunjukkan solidaritas jurnalistik yang sangat kita semua butuhkan hari ini," demikan pernyataan itu.
"Hari ini, kita semua sedang mengalami masa-masa sulit," kata pernyataan itu, mencatat bahwa "sejumlah besar informasi yang belum diverifikasi sedang disebarluaskan melalui media sosial dan saluran Telegram," menyesatkan pengguna yang tidak dapat membedakan kebenaran dari disinformasi.[]
Share:
