Cyberthreat.id – Kurangnya informasi atau ketidaktahuan terhadap pinjaman online sebagai salah satu faktor mendasar seseorang masih terjebak pada layanan ilegal.

Berdasarkan survei nasional OJK di 2019, tingkat literasi masyarakat terkait layanan fintech baru sebesar 38 persen. Kondisi ini juga didorong efek pandemi Covid-19, di mana masyarakat juga mengalami masalah ekonomi.

Karena didorong kebutuhan uang untuk kehidupan sehari-hari, sebagian orang terpaksa mengajukan pinjaman di layanan pinjol tanpa mengecek legal atau tidak, termasuk ketentuan bunga yang diterapkan.

“Memang ada tingkat masyarakat yang sudah mengetahui bahwa itu ilegal atau legal, tetapi karena dia butuh uang saat ini, tidak punya sumber pendanaan, ya terpaksa masuk ke sana mereka,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam L Tobing dalam sedaring bertajuk “Pinjaman Online Legal atau Ilegal: Kebutuhan Masyrakat dan Penegakan Hukum”, Jumat (11 Februari 2022).

Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui jenis-jenis aplikasi fintech, jenis produk keuangan digital, serta bagaimana cara mereka memanfaatkan berbagai layanan dengan bijak sehingga tidak terjebak.

Jika memang membutuhkan pinjaman, Tongam berpesan untuk melakukan pinjaman di penyedia yang sudah terdaftar dan berizin dari OJK. Saat ini, pinjol yang sudah terdaftar dan berizin OJK jumlahnya mencapai 130 perusahaan.

“Sebelum lakukan peminjaman sebaiknya mereka mengecek dulu legalitas dan izin perusahaan tersebut melalui situsweb atau akun WhatsApp OJK,” kata dia.

Hingga saat ini, SWI telah memblokir 3.743 aplikasi pinjol ilegal yang muncul di Play Store dan App Store.

Menurut Tongam, adanya kemudahan mengunduh aplikasi pinjol dan sulitnya memblokir aplikasi menjadi penyebab sulitnya memberantas pinjol ilegal.

“Lokasi server-nya banyak ditempatkan di luar negeri, sehingga ketika diblokir pinjol ilegal tersebut bisa muncul kembali dengan nama yang berbeda,” ujarnya.[]

Redaktur: Andi Nugroho