Cyberthreat.id – Menteri Koordinator bidang Politik,Hukum, Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memastikan Presiden Joko Widodo telah mengirim Surat Presiden (Surpres) ke DPR untuk perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

"Surat sudah ditandatangani Presiden, dan Surat Presiden (Surpres) tersebut sudah dikirim ke DPR RI pada 16 Desember 2021," kata Mahfud dalam siaran persnya, seperti dilansir Antara, Jumat.

Surat Presiden pada 16 Desember 2021 tersebut bernomor R-58/Pres/12/202 dengan perihal 'RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)' dan melampirkan satu berkas naskah RUU.

Dalam surat itu, kata Mahfud MD, presiden mengajak untuk segera melakukan pembahasan RUU ITE dengan prioritas utama yang akan dibahas bersama DPR.

Selain itu, isi Surat Presiden menyuruh Menteri Komunikasi dan Informasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili pemerintah dalam membahas RUU tersebut.

Terdapat 4 Pasal yang akan direvisi dalam pembahasan RUU oleh Pemerintah dan DPR, yaitu Pasal 27, 28, 29, dan 36. Selain revisi empat pasal itu, kata dia, akan ada penambahan pasal baru di revisi UU ITE, yakni Pasal 45C.

Tanggapan DPR
Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membenarkan telah menerima surat presiden untuk membahas revisi UU ITE sejak 16 Desember lalu. Hanya saja, kata dia, saat kitu DPR telah memasuki penutupan masa sidang II tahun 2021-2022.

"Surpres itu setelah saya cek ternyata baru diterima pada 16 Desember 2021, pada saat kita sidang terakhir reses," kata Dasco di Jakarta.

Dasco memastikan surpres tersebut akan langsung ditindaklanjuti setelah reses anggota dewan awal Januari 2022.[]

Editor: Yuswardi A. Suud