Cyberthreat.id - Regulator di Washington memulai penyelidikan terhadap industri keuangan di balik  "beli sekarang, bayar nanti" (paylater), metode yang semakin populer bagi konsumen untuk membeli barang secara online.

Biro Perlindungan Keuangan Konsumen  (CFPB) mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka sedang "mengumpulkan informasi tentang risiko dan manfaat dari pinjaman yang tumbuh cepat ini".

Setidaknya ada lima perusahaan paylater terkemuka yang disasar: Affirm; Afterpay Australia  (yang dibeli oleh pemilik Square Block); PayPal; fintech Klarna Swedia; dan Zip yang berkantor pusat di Australia.

“Beli sekarang, bayar nanti adalah versi baru dari metode layaway plan yang lama, namun dengan twist yang lebih modern dan cepat dimana konsumen langsung mendapatkan produk tapi langsung terutang juga,” kata Direktur CFPB Rohit Chopra dalam keterangannya, seperti dilansir CNN, Kamis.

Seperti diketahui, layaway plan adalah metode angsuran, namun barangnya baru diterima setelah cicilan lunas.

Ada pun "beli sekarang bayar nanti" memungkinkan pelanggan membeli barang dan jasa secara online dan membayar belakang dalam batas waktu tertentu. Jika pembayarannya melewati batas waktu yang ditentukan, biasanya dikenakan denda dengan sistem kelipatan bunga berbunga.

Kelompok perlindungan konsumen telah memperingatkan bahwa layanan itu dapat menjerumuskan orang - terutama para remaja - ke dalam perangkap hutang lantaran dapat mendorong orang berbelanja di luar kemampuannya.

CFPB mengatakan khawatir tentang seberapa cepat konsumen dapat mengakumulasi utang menggunakan layanan paylater dan juga tentang bagaimana perusahaan mengumpulkan data tentang pelanggan mereka. Ia menambahkan bahwa pihaknya bekerja dengan mitra internasional di Australia, Swedia, Jerman dan Inggris dalam penyelidikan.

Setelah Disurati Senator
Pengumuman itu datang satu hari setelah enam senator Demokrat AS di Komite Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan, termasuk Elizabeth Warren, menulis surat kepada CFPB, mendesaknya untuk melihat praktik yang berpotensi disalahgunakan di industri ini.

"Sementara kemunculan paylater sebagai kredit dolar kecil yang terjangkau berpotensi memberikan alternatif bentuk kredit yang lebih mahal, produk ini juga berpotensi merugikan konsumen," tulis para senator.

"Penyedia paylater nonbank saat ini beroperasi tanpa pengawasan yang berarti. Mereka umumnya tidak tunduk pada pengawasan federal yang dapat menemukan praktik yang tidak adil, menipu, atau kasar atau pelanggaran lain dari undang-undang perlindungan konsumen federal," tambah para senator, mencatat bahwa "konsumen mungkin tidak menyadarinya. kesenjangan peraturan ini dan mungkin secara keliru digiring untuk percaya bahwa kredit yang diperoleh dari penyedia paylater dilengkapi dengan perlindungan yang serupa dengan kartu kredit."

Paylater telah menjadi tren besar di dunia jasa keuangan tahun ini. Saham Affirm telah naik hampir dua kali lipat dari harga penawaran umum perdana mereka, bahkan setelah memperhitungkan penurunan hari Kamis. Perusahaan mengumumkan kesepakatan dengan Amazon pada bulan Agustus.

Dan Klarna adalah salah satu perusahaan rintisan swasta paling berharga di dunia. Dengan penilaian baru-baru ini sebesar $ 45,7 miliar, Klarna adalah salah satu IPO potensial yang paling ditunggu-tunggu pada 2022.

Seorang juru bicara Affirm mengatakan dalam email ke CNN bahwa  mereka  menyambut baik tinjauan CFPB dan mendukung upaya regulasi yang menguntungkan konsumen dan mempromosikan transparansi dalam industri.

Juru bicara Affirm menambahkan bahwa perusahaan "tidak pernah membebankan biaya keterlambatan atau tersembunyi, selamanya" dan bahwa "kami akan terus terlibat dengan semua pemangku kepentingan kami, termasuk regulator, untuk mendukung upaya yang memajukan misi kami."

Seorang juru bicara Klarna mengatakan,"kami percaya regulasi proporsional adalah hal yang baik dan menetapkan standar dengan memberikan konsumen alternatif kartu kredit yang bebas bunga, adil dan berkelanjutan."

"Melalui proses ini, kami yakin manfaat tersebut akan menjadi sangat jelas dan akan melanjutkan pekerjaan kami dengan regulator untuk memberi tahu mereka tentang bagaimana produk kami disusun, digunakan, dan bermanfaat bagi konsumen dan pengecer," tambah juru bicara Klarna.

Ada pun juru bicara  Afterpay mengatakan,"menyambut upaya untuk memastikan bahwa ada perlindungan peraturan yang sesuai untuk konsumen di industri paylater yang beragam, dan bahwa penyedia memenuhi standar tinggi dan memberikan hasil konsumen yang positif sambil melindungi data mereka."

Sementara juru bicara Paypal mengatakan,"pelanggan kami mempercayai kami untuk bersikap transparan dan kami mengambil tanggung jawab ini dengan sangat serius. PayPal sedang meninjau surat itu dan kami akan terus bekerja secara produktif dengan CFPB untuk memberikan informasi seperti yang diminta."

Zip mengatakan dalam sebuah pernyataan "selalu percaya pada transparansi dan  menyambut baik kesempatan untuk terus berbagi wawasan dengan divisi penelitian dan pasar CFPB. Kami memiliki misi bersama untuk memprioritaskan kesejahteraan keuangan konsumen dan karena itu kami memuji dedikasi CFPB untuk perlindungan Konsumen."

Sementara Block belum memberikan pernyataan.

Selain Amerika Serikat, Pemerintah Inggris pada awal tahun ini memperketat peraturan untuk aplikasi belanja online yang menawarkan layanan paylater. Itu berangkat dari kekhawatiran paylater menjebak orang untuk berhutang tanpa peringatan akan risiko yang akan dihadapi jika telat membayar, antara lain dikenakan denda bunga berbunga. (Lihat: Bisa Jebak Remaja Berhutang, Inggris Perketat Aturan Pay Later 'Beli Sekarang Bayar Nanti')

Di Indonesia, layanan beli sekarang bayar nanti juga marak ditawarkan sejumlah platfom belanja online hingga aplikasi pembelian tiket pesawat, sering kali dibalut dengan promo yang menjebak. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda pemerintah akan  menertibkannya.[]