Cyberthreat.id – PayPal, platform pembayaran online, menjadi pembicaraan warganet di Twitter pekan lalu lantaran kebijakan barunya yang bakal diberlakukan pada 3 November 2022. Muncul tagar #deletepaypal.

PayPal memang melarang pengguna untuk mendistribusikan, mengunggah, atau mempublikasikan pesan, konten, atau materi tertentu. Materi-materi itu diputuskan menurut penilaian perusahaan.

Pada kebijakan baru itu ada tambahan daftar larangan, yaitu membagikan informasi salah (misinformasi/hoaks) dan mempromosikan konten yang dianggap kebencian atau diskriminasi.

Selama ini kebijakan penggunaan yang dapat diterima (Acceptable Use Policy/AUP) tidak menyertakan aktivitas tersebut.

Setiap pelanggaran kebijakan terbaru, PayPal akan mendebit senilai US$2.500 dari akun pengguna, tulis BGR, diakses Senin (10 Oktober). 

Mantan Presiden PayPal, David Marcus, dalam cuitan di akun Twitter-nya menilai kebijakan PayPal sebagai “ketidakwarasan”.

“Sebuah perusahaan swasta sekarang dapat mengambil uang Anda jika Anda mengatakan sesuatu yang tidak mereka setujui,” tulis Marcus.

Namun, pada 8 Oktober lalu, PayPal mengeluarkan pernyataan kepada pers yang menyangkal itu. Perusahaan mengatakan, tidak akan mendenda pengguna untuk penyebaran misinformasi.

“Pemberitahuan AUP baru-baru ini terbit karena kesalahan. PayPal tidak mendenda orang karena misinformasi dan kata-kata tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk dimasukkan dalam kebijakan kami,” ujar PayPal.

Perusahaan juga menjelaskan bahwa ada tim yang sedang memperbaiki halaman kebijakan platform. “Kami minta maaf atas kebingungan yang ditimbulkan,” ujar perusahaan.

Komisaris Federal Communication Commission (FCC) Brendan Carr mengkritik keras kebijakan PayPal. Ia menyebut PayPal ibarat “Orwellian”

FCC adalah badan pengawas telekomunikasi Amerika Serikat yang menyoroti enam sektor, seperti broadband, persaingan usaha, frekuensi radio, media, keselamatan publik, dan keamanan dalam negeri.

“Orwellian” yang disebut Brendan merujuk pada cerita novel “1984” karya George Orwell. Digambarkan bagaimana situasi, ide, atau kondisi sosial yang diawasi terus-menerus oleh penguasa. Kebijakan kontrol yang kejam oleh pengendali kekuasaan.

“Inilah mengapa sangat penting badan legislatif negara bagian dan federal mengesahkan undang-undang yang melarang diskriminasi oleh perusahaan teknologi dan melindungi kebebasan berbicara,” cuit Brendan.

Ia juga menanggapi kembali terkait koreksi PayPal tentang kesalahan kebijakan AUP. Menurut dia, bagaimana mungkin menerbitkan sebuah kebijakan baru tanpa disengaja.[]