Cyberthreat.id – Facebook murka Departemen Kepolisian Los Angeles (LAPD), AS menggunakan akun-akun palsu untuk melakukan spionase terhadap pengguna platformnya.

Raksasa media sosial itu pun berkirim surat kepada kepolisian untuk mendesak berhenti membuat profil palsu untuk pengawasan siber.

Facebook mengatakan hal itu menyusul laporan The Guardian yang menulis bahwa Kepolisian AS bekerja sama dengan sebuah perusahaan teknologi untuk menganalisis data pengguna yang dipakai membantu menyelesaikan kasus kejahatan.

“Dokumen instruksional LAPD menyarankan kepada aparat tidak hanya menggunakan Facebook sebagai contoh eksplisit untuk membuat akun media sosial palsu, tapi dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan LAPD hanya mengizinkan aparat membuat akun palsu untuk kegiatan investigasi online,” tulis Wakil Presiden Facebook dan Deputi Penasihat Umum untuk Hak-hak Sipil Roy Austin dalam suratnya itu, dikutip dari BBC, Jumat (19 November 2021).

Menurut dia, Facebook melarang akun palsu bertujuan “untuk menciptakan lingkungan yang aman di mana orang dapat saling mempercayai dan meminta pertanggungjawaban satu sama lain.”

“Aparat harus mematuhi kebijakan Facebook saat membuat akun di layanan kami. Departemen Kepolisian harus menghentikan semua aktivitas di Facebook yang melibatkan penggunaan akun palsu, peniruan identitas orang lain, dan pengumpulan data untuk tujuan pengawasan,” kata Roy.

Dalam dokumen yang diperoleh melalui permintaan catatan publik oleh organisasi nirlaba Brennan Center of Justice itu juga menunjukkan pada 2019 LAPD telah menggunakan perangkat lunak pengawasan media sosial buatan Voyager Labs. Tujuannya untuk mengumpulkan data dari jaringan media sosial tersangka, termasuk akun-akun terkait dengan tersangka.

Voyager Labs mengklaim perangkat lunaknya mampu menganalisis data dalam jumlah besar untuk membantu memecahkan kejahatan, termasuk membantu membedakan motif dan keyakinan pengguna.

Dalam email, LAPD menjelaskan bahwa perangkat lunak itu sangat berguna untuk menyelidiki aktivitas geng jalanan online dan penting untuk membantu Divisi Perampokan dan Pembunuhan guna mengumpulkan bukti.

Facebook dikritik balik

Pernyataan Facebook dalam suratnya untuk menghentikan aktivitas penggunaan akun palsu justri dikritik keras oleh pakar keamanan siber Australia Robert Potter yang juga konsen terhadap pengawasan yang sah.

Menurut dia, nama palsu dapat dibenarkan dalam situasi, misal, aktivis HAM atau jurnalis berusaha melindungi privasi mereka secara online atau untuk pengguna di negara-negara yang menyensor internet dengan ketat.

Justru, ia balik bertanya kepada Facebook mengapa perusahaan terlihat lambat ketika menangani isu-isu seperti iklan politik yang menyesatkan, penipuan online, dan efek negatif medsos pada remaja.

Bahkan, Facebook juga dipakai untuk berkomunikasi di antara komunitas terorisme, perdagangan anak, hingga disinformasi Covid-19.

Agustus lalu, Facebook juga melarang para akademisi AS meneliti iklan politik di platformya. Facebook berargumen bahwa alat ekstensi peramban web yang dibuat akademisi itu bisa merusak keamanan platformnya. Padahal, kata akademisi pekerjaan penelitian itu penting demi menjaga demokrasi dan praktik jejaring sosial tetap transparan.

"Jika Anda tidak menindak secara menyeluruh aktor jahat yang menggunakan platform Anda, Anda tidak memiliki alasan kuat untuk menindak penggunaan platform yang sah," kata Potter, yang membangun pusat operasi keamanan siber Washington Post dan bekerja sama dengan pemerintah Australia terkait keamanan siber.

"…jika tidak ada aturan yang mengatakan bahwa Anda tidak boleh memiliki polisi yang menyamar di gereja, mengapa platform media sosial harus berbeda?" ia menambahkan ketika diwawancarai BBC.[]