Cyberthreat.id – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp27,4 triliun untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pada 2022. Alokasi ini meliputi belanja pemerintah pusat Rp24 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp3,4 triliun.

“Kami melanjutkan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis dan ini terkait dengan pelayanan dasar untuk mendukung produktivitas serta program prioritas di teknologi informasi,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, Rabu (18 Agustus 2021) dikutip dari Antaranews.com.

Menurut Febrio, arah kebijakan TIK 2022 meliputi pengembangan infrastruktur TIK, pemerataan akses, dan konektivitas broadband atau internet cepat di seluruh Indonesia. Selain itu, pembangunan pusat data nasional dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) serta peningkatan SDM untuk industri TIK.

Pemanfaatan anggaran TIK di level kementerian/lembaga, antara lain penyediaan base tranceiver station (BTS) sebanyak 9.586 lokasi desa di wilayah 3T, akses internet di 20.965 lokasi layanan publik, satelit multifungsi, pembangunan pusat data nasional serta utilisasi Palapa Ring.

Sementara, alokasi anggaran TIK dari TKDD mencakup penyediaan media pendidikan dan perangkat TIK pendidikan dan pengadaan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS). Kemudian, program telemedicine dan telekonsultasi, penyediaan prasarana sistem informasi keluarga, balai penyuluhan KB, serta dana desa untuk pengembangan desa digital.

Dukungan sektor siber untuk perbaikan ekonomi

Terpisah, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSRec, Pratama Persadha, mengatakan, saat ini salah satu sektor yang bisa membantu perbaikan ekonomi nasional di tengah dampak pandemi Covid-19 ialah industri siber.

Setidaknya alasan Pratama merujuk pada data tahun lalu yang menyebutkan transaksi digital di Tanah Air mencapai Rp253 triliun. “Pemulihan ekonomi lewat inovasi teknologi tidak bisa hanya bergantung pada BPPT saja, lembaga negara atau swasta lain harus didorong turut membantu inovasi teknologi dan riset,” ujar dia dalam pernyataan tertulis yang diterima Cyberthreat.id.

Menurut dia, saat ini salah satu industri yang bisa berkembang dengan cepat adalah industri siber. Industri siber tidak memerlukan infrastruktur seperti pabrik dengan tanah yang luas sehingga bisa mengurangi biaya investasi.

“Seharusnya hal ini bisa didorong oleh pemerintah sejak awal, sebagai solusi digital buatan anak negeri yang harus ditingkatkan. Contoh sukses industri siber tanah air sudah sangat banyak seperti Tokopedia, Bukalapak, Gojek, dan lain sebagainnya,” ujar Pratama.Namun, syaratnya jelas yaitu pemenuhan kebutuhan infrastruktur siber harus dipenuhi, penguatan SDM, dan riset teknologi juga harus diprioritaskan.

Pada dasarnya, ketiga syarat tersebut harus disuplai oleh ekosistem siber dalam negeri. Misalnya, untuk platform digital yang umum dipakai seperti email, medsos, solusi digital lainnya bisa disediakan oleh platform lokal. Lalu, perangkat lunak untuk keamanan juga sangat penting lahir dari dalam negeri, begitu juga penyediaan pusat data lokal.[]