Cyberthreat.id - Setelah Facebook, Gedung Putih menambahkan YouTube ke dalam daftar platform media sosial yang perlu dimintai tanggung jawab atas penyebaran informasi yang salah tentang vaksin Covid. Keduanya dinilai tidak cukup berupaya untuk menghentikannya.

Masuknya Youtube dalam daftar media sosial yang turut bertanggung jawab atas penyebaran informasi keliru soal vaksin itu disampaikan seorang sumber Reuters di pemeritahan Joe Biden.

Sebelumnya, Presiden Joe Biden menyebut Facebook dan perusahaan media sosial lainnya sebagai "pembunuh" karena gagal memperlambat penyebaran informasi yang salah tentang vaksin. Setelah muncul respon balasan dari Facebook, Biden melunakkan nada suaranya. (Lihat:

Seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan salah satu masalah utama adalah penegakan yang tidak konsisten. YouTube - unit Google Alphabet Inc - dan Facebook memutuskan sendiri apa yang memenuhi syarat sebagai informasi yang salah di platform mereka. Tetapi hasilnya tak cukup memuaskan bagi Gedung Putih.

"Facebook dan YouTube adalah hakim, juri, dan algojo terkait apa yang terjadi di platform mereka," kata seorang pejabat administrasi menjelaskan pendekatan mereka terhadap informasi yang salah tentang Covid-19. "Mereka menilai pekerjaan mereka sendiri."

Beberapa kesalahan informasi vaksin yang diperangi oleh pemerintahan Biden termasuk bahwa vaksin COVID-19 tidak efektif, klaim palsu vaksin mengandung microchip dan mengganggu kesuburan wanita.

Laporan terbaru dari Center for Countering Digital Hate (CCDH), yang juga disorot oleh Gedung Putih, menunjukkan 12 akun anti-vaksin menyebarkan hampir dua pertiga misinformasi anti-vaksin secara online. Enam dari akun itu masih memposting di YouTube.

"Kami ingin melihat lebih banyak yang dilakukan oleh semua orang" untuk membatasi penyebaran informasi yang tidak akurat dari akun-akun itu, kata pejabat itu.

Pemerintahan Joe Biden menilai beredarnya informasi yang salah di media sosial turut menjadi penyebab lambatnya realisasi vaksin di Amerika. Bahkan, ketika muncul risiko varian delta, orang-orang di banyak negara bagian di sana tetap menak di vaksin. Itu sebabnya, pemerintah menjadikan pertarungan melawan disinformasi vaksin sebagai salah satu prioritas.  

Permintaan ke Facebook dan YouTube datang setelah Gedung Putih menghubungi Facebook, Twitter dan Google pada bulan Februari untuk menekan informasi yang salah tentang Covid-19. Seorang pejabat ketika itu menyatakan pemerintah telah meminta platform media sosial menghentikan misinformasi agar tidak menjadi viral.

"Facebook adalah gorila seberat 800 pon di ruangan ketika berbicara tentang misinformasi vaksin. Tetapi Google memiliki banyak jawaban dan entah bagaimana berhasil lolos selalu karena orang lupa bahwa Google  memiliki YouTube," kata Imran Ahmed, pendiri dan Kepala Eksekutif CCDH.

Juru bicara YouTube Elena Hernandez mengatakan bahwa sejak Maret 2020, perusahaan telah menghapus lebih dari 900 ribu video yang berisi misinformasi Covid-19 dan menghentikan saluran YouTube dari orang-orang yang diidentifikasi dalam laporan CCDH. Dia mengatakan kebijakan perusahaan didasarkan pada konten video, bukan pembicara.

"Jika ada saluran yang tersisa yang disebutkan dalam laporan yang melanggar kebijakan kami, kami akan mengambil tindakan, termasuk penghentian permanen," katanya.

Pada hari Senin, YouTube juga mengatakan akan menambahkan informasi kesehatan yang lebih kredibel dan juga tab untuk diklik pemirsa.

Seorang pejabat senior mengatakan pemerintah telah meminta Facebook memberikan data terperinci tentang empat masalah, tetapi perusahaan enggan untuk mematuhinya.

Empat masalah itu yaitu berapa banyak kesalahan informasi vaksin yang ada di platformnya, siapa yang melihat disinformasi, apa yang dilakukan perusahaan untuk menjangkau mereka, dan bagaimana Facebook memastikan langkah-langkah yang diambilnya berhasil.

Pejabat itu mengatakan jawaban yang diberikan Facebook tidak "cukup baik."

Juru bicara Facebook Kevin McAlister mengatakan perusahaan telah menghapus lebih dari 18 juta informasi yang salah tentang Covid-19 sejak awal pandemi. Disebutkan, data Facebook menunjukkan bahwa bagi pengguna Facebook di AS, keraguan terhadap vaksin telah menurun 50% sejak Januari. Selain itu, Facebook bersikukuh penerimaan vaksin tinggi.

Dalam posting blog terpisah Sabtu lalu, Facebook meminta pemerintah untuk berhenti menuding. Perusahaan juga menjabarkan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendorong pengguna mendapatkan vaksinasi.

Tetapi pejabat pemerintah mengatakan penjelasan Facebook itu hanya sebuah klaim yang tidak dilengkapi dengan metrik keberhasilan.

Kekhawatiran besar pemerintahan Biden adalah bahwa platform media sosial berbohong atau tidak menganggap serius masalah tersebut.[]