Cyberthreat.id - Inggris merancang undang-undang yang dapat mendenda perusahaan media sosial yang gagal menghapus pelecehan online.

Saat ini, undang-undang itu itu masih dalam bentuk rancangan. Namanya RUU Keamanan Online. Dengan RUU itu, platform media sosial akan didenda hingga 10 persen dari omsetnya atau 18 juta pound (US$25 juta) jika mereka gagal memberantas pelanggaran online seperti kejahatan rasis, seperti diberitakan  Reuters, Rabu (12 Mei 2021).

Jika perusahaan media sosial melanggar, mereka berpotensi dijatuhi sanksi denda yang besar ataupun pemutusan akses platformnya. Kewenangan  memberi sanksi untuk platform media sosial itu dilimpahkann kepada lembaga The Official of Communication (Ofcom).

RUU ini juga berupaya memperkuat hak atas kebebasan berekspresi, dan memastikan debat politik yang demokratis dan konten jurnalistik dilindungi, kata pemerintah.

"RUU Keamanan Online akan membantu melindungi kaum muda dan menekan pelecehan rasis secara online, sambil menjaga kebebasan berekspresi," kata pemerintah Inggris, dikutip dari laman resminya.

Nantinya dengan RUU ini, konten atau materi yang dihapus secara tidak adil oleh platform media sosial dapat diminta untuk dipulihkan. Jika itu konten jurnalistik yang dihapus sewenang-wenang, maka platform akan diminta pertanggungjawabannya. Begitu pula soal politik, RUU ini akan melarang platform melakukan diskriminasi terhadap sudut pandang politik tertentu.

“Sudah waktunya bagi perusahaan teknologi untuk dimintai pertanggungjawaban dan melindungi rakyat Inggris dari bahaya. Jika gagal, mereka akan mendapat hukuman, ”kata Menteri Dalam Negeri Priti Patel, dikutip dari Reuters.

Senior manajer yang bekerja di platform itu juga berpotensi dimintai pertanggungjawabannya oleh  Ofcom, berdasarkan RUU ini.

"Rancangan RUU berisi kewenangan yang diberikan kepada Ofcom untuk mengejar tindakan kriminal terhadap manajer senior yang perusahaannya tidak memenuhi permintaan informasi Ofcom," kata pemerintah.

"Ini akan dilakukan jika perusahaan teknologi gagal memenuhi tanggung jawab baru mereka." tambah pemerintah Inggris.

Intinya, RUU ini akan menempatkan platform media sosial agar berhati-hati dalam mengambil tindakannya baik untuk menghapus atau membatasi konten tertentu. Jika itu konten ilegal seperti ancaman kepada individu, pelecehan termasuk yang berada di bawah ambang batas kriminal, maka platform perlu bertindak cepat menghapusnya.

Lebih lanjut, akan ada persyaratan yang perlu dipenuhi platform ketika akan menghapus dan membatasi penyebaran materi teroris, konten bunuh diri, dan pelecehan seksual terhadap anak, yang harus dilaporkan ke pihak berwenang.

RUU inipun akan diteliti oleh komite gabungan anggota parlemen sebelum versi finalnya secara resmi diperkenalkan ke parlemen, kata pemerintah Inggris.

RUU ini muncul menyusul pemboikotan media sosial oleh para profesional olahraga dan badan pemerintah sebagai protes atas pelecehan terhadap pemain bola secara online. Pada saat bersamaan, Inggris juga khawatir platform media sosial akan sewenang-wenang menghapus konten dan memblokir pengguna. (Lihat: Bertabur Ujaran Rasis, Liga Primer Inggris Boikot Media Sosial) []

Editor:Yuswardi A. Suud