Cyberthreat.id - Dewan Pengawas Facebook --terdiri dari para ahli independen-- menguatkan keputusan Facebook yang menangguhkan akun mantan Presiden AS Donald Trump. Namun, Dewan Pengawas menyebut penangguhan akun Trump tanpa batas waktu oleh Facebook tidak ada aturannya dalam kebijakan Facebook sendiri.

"Postingan Trump selama kerusuhan Capitol sangat melanggar aturan Facebook dan mendorong serta melegitimasi kekerasan," kata Dewan Pengawas dalam keterangan tertulis yang diterima Cyberthreat.id, Rabu malam (5 Mei 2021).

Namun begitu, Dewan juga menemukan Facebook melanggar aturannya sendiri dengan memberlakukan penangguhan yang 'tidak terbatas.'

"Hukuman ini tidak dijelaskan dalam kebijakan konten Facebook. Ini tidak memiliki kriteria yang jelas dan memberikan keleluasaan total kepada Facebook tentang kapan harus memberlakukan atau mencabutnya," kata Dewan Pengawas.

Karena itu, Dewan Pengawas memberi waktu enam bulan bagi Facebook untuk menetapkan "tanggapan proporsional" ke depannya yang dapat dijadikan acuan baku bagaimana Facebook memperlakukan para pemimpin dunia yang melanggar aturan di masa depan.

Dewan Pengawas mengatakan, Facebook harus memiliki aturan yang konsisten dengan yang diterapkan untuk seluruh pengguna Facebook.

"Sangat penting bagi Facebook untuk memastikan perusahaan memperlakukan pengguna dengan adil. Di masa depan, Facebook dapat memberlakukan penangguhan dengan batas waktu atau penghapusan akun," tambah Dewan Pengawas.

Seperti diketahui, Facebook memblokir akses Trump ke akun Facebook dan Instagramnya tanpa batas waktu setelah para pendukung Trump menyerbu Gedung Capitol pada 6 Januari lalu. Pemblokiran itu dipicu kekhawatiran unggahan Trump dapat membuat kerusuhan berlanjut.

Akun Trump Tetap Ditangguhkan
Merespon keputusan Dewan Pengawas itu, Wakil Presiden Urusan Komunikasi Global Facebook Nick Clegg mengatakan perusahaan akan mempertimbangkan keputusan Dewan Pengwas dan akan menetapkan tindakan yang jelas dan proporsional.

"Sementara itu, akun Tuan Trump tetap ditangguhkan," kata Nick dalam sebuah entri blog Facebook setelah Dewan Pengawas mengumumkan keputusannya.

Pada saat penangguhan, Kepala Eksekutif Facebook Mark Zuckerberg mengatakan bahwa "risiko mengizinkan Presiden untuk terus menggunakan layanan kami selama periode ini terlalu besar." Perusahaan kemudian merujuk kasus tersebut ke Dewan Pengawas yang beranggotakan para akademisi, pengacara, dan aktivis hak asasi, untuk memutuskan apakah akan menegakkan larangan atau memulihkan akun Trump.

"Kedua keputusan itu bukanlah keputusan yang menguntungkan bagi Facebook. Menyerahkan keputusannya kepada pihak ketiga adalah kemenangan bagi mereka, apa pun yang terjadi," kata Kate Klonick, asisten profesor hukum di Universitas St. John seperti dilaporkan Reuters.

Platform teknologi dalam beberapa tahun terakhir telah bergulat dengan cara mengawasi para pemimpin dunia dan politisi yang melanggar pedoman mereka. Facebook mendapat kecaman baik dari mereka yang berpikir harus meninggalkan pendekatan lepas tangan terhadap pidato politik, dan mereka yang melihat larangan Trump sebagai tindakan penyensoran yang mengkhawatirkan.

Trump secara permanen juga dilarang dari Twitter, di mana dia memiliki lebih dari 88 juta pengikut.

Trump, yang telah mengirimkan siaran pers singkat melalui email, terus mempromosikan misinformasi pemilu pada hari Senin, dengan mengatakan "Pemilu Presiden yang curang pada tahun 2020 akan, mulai hari ini, dikenal sebagai KEBOHONGAN BESAR!"

Pada Selasa kemarin (4 Mei 2021), Trump meluncurkan halaman web baru untuk membagikan pesan yang kemudian dapat dikirim ulang oleh pembaca ke akun Facebook atau Twitter mereka. Seorang penasihat seniornya mengatakan Trump juga berencana meluncurkan platform media sosialnya sendiri. (Baca juga: Didepak dari Facebook dan Twitter, Donald Trump Kembali Online).[]