Komisioner KPPU Chandra Setiawan. | Foto: Tangkapan layar Cyberthreat.id
Komisioner KPPU Chandra Setiawan. | Foto: Tangkapan layar Cyberthreat.id
Cyberthreat.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti ada enam potensi isu persaingan usaha terkait dengan rencana merger antara Gojek dengan Tokopedia.
Hal tersebut disampaikan Komisioner KPPU Chandra Setiawan dalam acara "Isu Hukum Persaingan Usaha atas Rencana Merger Gojek dan Tokopedia" yang dikutip dari YouTube FH Universitas Sriwijaya, diakses Jumat (30 April 2021).
Pertama, menurut Chandra, KPPU melihat potensi bahwa Tokopedia akan memakai fasilitas pengiriman Gojek sehingga “menutup kemungkinan pihak seller dan konsumen memilih jenis layanan pengiriman, selain GoSend atau GoBox.”
"Ini dugaan bisa terjadi seperti itu sehingga yang lain tidak memiliki kesempatan," ujar Chandra.
Ia mencontohkan platform e-commerce, Shopee, yang menentukan layanan ekspedisi sendiri, padahal sebelumnya menyediakan berbagai pilihan layanan ekspedisi dengan varian harga.
Berita Terkait:
Kedua, penjual resmi (official store) yang biasa menjual fresh food seperti Sayurbox, Freshbox, dan sebagainya yang biasanya menggunakan kargo sendiri dalam pengiriman untuk menjaga kualitas makanan, menurut Chandra, berpotensi tidak memiliki pilihan untuk menggunakan kargo sendiri.
"Artinya mereka harus menggunakan yang disiapkan oleh dua perusahaan yang merger tersebut," kata Chandra.
Ketiga, KPPU melihat bahwa jasa layanan pengiriman lain berpotensi akan tersingkirkan dengan adanya layanan GoSend dan Gobox jika dua perusahaan tersebut merger.
Keempat, pembayaran OVO di Tokopedia berpotensi tergantikan dengan GoPay dari Gojek, meski kemungkinan masih dipertahankan mengingat OVO adalah pemegang saham di Tokopedia.
Chandra mengatakan OVO digunakan konsumen karena bonus poin pembelian akan langsung masuk ke akun.
Namun, saat ini Tokopedia memberikan layanan baru dalam hal poin dengan nama Toko Points, yang tampaknya sebagai uji coba perusahaan mengalihkan poinnya ke GoPay.
"Tokopedia memberikan layanan baru dalam hal poin dengan nama Toko Points yang mana poin tidak hanya masuk ke OVO saja, tetapi juga masuk ke Toko Points, bonus dobel. Dugaan Toko Points sepertinya trial untuk bonus poin dimasukkan dalam GoPay," tuturnya.
Kelima, terkait pembelian makanan siap saji, padahal kedua perusahaan memiliki layanan serupa. Chandra mengatakan layanan Nyam Tokopedia dan GoFood kurang lebih sama, hanya pilihan penjual di Nyam Tokopedia tidak sebanyak GoFood sehingga berpotensi:
Keenam, penggabungan data antara Tokopedia dan Gojek menjadi big data. Chandra melihat adanya potensi big data yang kemungkinan disalahgunakan untuk kepentingan menyingkirkan pesaing atau melakukan predatory pricing dan lain sebagainya.
Karena itu, KPPU berharap pemerintah membuat kebijakan sebelum mengeluarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang juga penting dalam hal ini.
Kebijakan yang dimaksud yakni mengenai platform digital membuka akses kepada instansi pemerintah yang ditunjuk; ini agar potensi penyalahgunaan big data-nya bisa dilacak.
Sejauh ini, kata Chandra, KPPU belum mendapatkan notifikasi atas merger Gojek dan Tokopedia.
Namun, sesuai aturan yang berlaku jika sudah selesai pre-notifikasi atau urusan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), perusahaan terkait harus memberi notifikasi ke KPPU paling lambat 60 hari sesuai Peraturan KPPU 3/2020 agar tidak dikenai denda.
Setelah menerima notifikasi, KPPU akan melakukan penilaian terkait dampak dari merger. "Selama dua tahun kami pantau terus-menerus terhadap kebijakan," kata Chandra.[]
Redaktur: Andi Nugroho
Share:
