Cyberthreat.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 30 Maret lalu telah membatalkan Surat Tanda Bukti Terdaftar atas nama PT Gerakan Digital Akselerasi Indonesia yang mengelola platform financial technolgy (fintech) bernama 'PinjamKan.'

Dengan pencabutan surat terdaftar itu, 'PinjamKAN' tak lagi masuk dalam 148 fintech terdaftar atau berizin dari OJK yang diumumkan OJK pada 13 Maret 2021. Itu artinya, dengan dikeluarkannya 'PinjamKAN' per 30 Maret 2021, fintech yang legal dan berizin OJK hanya tersisa 147 entitas. (Pengumuman OJK bisa diakses di sini).

Dalam daftar yang dirilis pada 13 Maret, "PinjamKAN" disebukan terdaftar pada 20 Desember 2019 dengan surat bernomor S -726/NB.213/2019. Namun, tidak dijelaskan apa alasan OJK membatalkan Surat Tanda Bukti Terdaftar milik fintech lending itu.

Penelusuran Cyberthreat.id menemukan, aplikasi PinjamKAN sudah tidak tersedia di Google Playstore yang diperuntukkan bagi pengguna Android. Namun, situs web resminya (https://pinjamkan.co.id) hingga hari ini masih bisa diakses. Meskipun status terdaftarnya telah dicabut, dalam situs webnya PinjamKAN masih mencantumkan logo OJK (sebagai tanda telah mendapat legalitas) dan Asosiasi Fintech Pinjaman Bersama Indonesia (AFPI).

PinjamKAN menawarkan dua bentuk pinjaman kepada masyarakat: pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah, dan jaminan handphone. Namun, pinjaman dengan jaminan handphone sudah dinonaktifkan sejak 1 April 2020.

"Mohon maaf, efektif 1 April 2020 sampai pemberitahuan selanjutnya, pinjaman berjaminan handphone dihentikan. Agen masih dapat melalukan service dan produk lain di dalam aplikasi AgenKAN," begitu bunyi tulisan yang saat menu ajukan pinjaman diklik.

Sedangkan pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah (dengan bunga flat 2,5% per bulan), masih aktif hingga berita ini ditulis.

Saat tombol ajukan pinjaman diklik, muncul formulir yang meminta calon peminjam mengisi datanya. Di bagian atas formulir itu muncul klaim bahwa "perusahaan terdaftar dan diawasi oleh OJK."

OJK sendiri mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

“Hubungi Kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan Whatsapp 081 157 157 157 untuk mengecek status izin penawaran produk jasa keuangan yang Anda terima,” tulis OJK di situsnya.

Sebelumnya diberitakan Cyberthreat.id, Dewan Komisioner Bidang Perlindungan Konsumen OJK, Tirta Segara, mengatakan sepanjang 2020 hingga Februari 2021, SWI telah menutup 1200 fintech lending illegal dan 390 investasi illegal. Artinya, dalam sehari SWI berhasil menutup 3 sampai 4  fintech illegal.

Namun, meski SWI terus menutup fintech illegal ini, kata Tirta, aplikasi sejenis terus tumbuh subur karena didorong oleh perkembangan teknologi.

“Meski sudah ditutup, dia bisa muncul kembali dengan aplikasi baru hanya berganti nama dan tampilan saja,” ungkap Tirta. (Lihat: Ini Penyebab OJK Kesulitan Memberantas Fintech Ilegal)

Selain itu, kata Tirta, rendahnya literasi keuangan di Indonesia membuat banyak pengguna yang mudah “dibodohi” untuk meminjam uang di aplikasi di fintech illegal. Menurutnya, jika masih banyak masyarakat yang tertarik dengan fintech illegal, maka aplikasi sejenis akan terus muncul.

Karena itu, Tirta meminta agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan penawaran kemudahan pinjaman dari fintech illegal. Dia menyarankan masyarakat memperhatikan ciri utama dari fintech illegal, seperti pinjaman cepat, mudah, dan murah tanpa syarat dan tidak memiliki legalitas perusahaan yang jelas.[]

Editor: Yuswardi A. Suud