Cyberthreat.id – Pemerintah Brazil meluncurkan sebuah sistem (toolkit) baru yang digunakan sebagai alat untuk memastikan kepatuhan perlindungan data dan mengurangi risiko kebocoran data.

Dikutip dari ZDnet yang diakses pada Senin (12 April 2021), peluncuran sistem baru ini digunakan untuk memandu badan pemerintah pusat untuk menganalisis risiko terhadap privasi warga negara terkait dengan data pribadi, yang berisi sejumlah panduan untuk mendukung penerapan aturan yang efektif.

Toolkit tersebut diluncurkan oleh Digital Government Secretariat (DGS), sebagai salah satu alat untuk memastikan kepatuhan dengan undang-undang perlindungan data dan menghindari situasi di mana data pribadi dapat diretas dan diperjualbelikan.

“Hal ini sangat penting, mengingat saat ini banyak layanan yang diberikan secara online. Misalnya meminta bantuan darurat pemerintah selama pandemi Covid-19 melalui sarana digital,” ungkap DGS.

DGS mengatakan, sistem ini memungkinkan penyelidikan celah keamanan dan privasi dalam sistem lembaga pemerintah federal, serta kontrak dan proses di mana data pribadi digunakan. Platform ini juga memungkinkan petugas perlindungan data untuk menilai 14 tingkat risiko yang berbeda, melalui pengisian kuesioner tentang kasus tertentu secara online.

“Undang-undang perlindungan data umum membutuhkan lebih banyak transparansi dan pengelolaan data warga negara yang memadai daripada yang harus ditangani oleh lembaga pemerintah federal untuk kebijakan publik,” ungkap sekretaris pemerintahan digital di Kementerian Ekonomi, Luis Felipe Monteiro

Monteiro mengtakan, saat ini pengumpulan data merupakan salah satu praktik yang dilakukan sehari – hari dalam pemerintah federal Brazil, tetapi sebelum peraturan diberlakukan tahun lalu tidak ada fokus dan koordinasi khusus seputar privasi dan perlindungan data. Terlebih pemerintah menggunakan platform yang mengkonsolidasikan penyediaan layanan warga secara online dari badan-badan pemerintah pusat.

“Pemerintah harus melindungi data warga dan memastikan privasi mereka, termasuk hak untuk mengetahui siapa, di mana dan bagaimana data mereka digunakan,” tambah Monteiro.

Tak hanya sekedar dibuat untuk memandu para profesional yang bekerja dengan pemrosesan data di pemerintah federal saja, toolkit ini juga ditujukan untuk pegawai negeri, tetapi dapat dikonsultasikan oleh siapa saja yang tertarik untuk mengetahui prosedur yang diadopsi untuk penerapan praktis kerangka perlindungan data Brazil.

Peluncuran ini mengikuti pengumuman yang dikeluarkan DGS pada bulan Januari bahwa semua organisasi pemerintah pusat di Brasil harus menunjuk Petugas Perlindungan Data (DPO), yang akan bertanggung jawab atas perlakuan yang sesuai terhadap data pribadi di setiap institusi.[]

Editor: Yuswardi A. Suud