Cyberthreat.id - Twitter telah memutuskan untuk mendirikan badan hukum di Turki agar dapat terus beroperasi di sana. Keputusan ini menyusul pemberlakuan undang-undang internet terbaru di Turki.

"Kami telah meninjau dengan saksama Undang-Undang Internet Nomor 5651 di Turki yang baru-baru ini diubah. Untuk memastikan Twitter tetap tersedia untuk seorang yang menggunakannya di Turki, kami telah memutuskan untuk mendirikan badan hukum," tulis Twittter di laman blog resmi perusahaan yang dipublikasikan pada 19 Maret 2021 waktu Amerika.   

Seperti diketahui, undang-undang internet terbaru Turki di antaranya mewajibkan perusahaan media sosial yang memiliki lebih dari 1 juta pengguna untuk  menyimpan data pengguna Turki di wilayah hukum negara itu. Kewajiban itu adalah bagian dari cara Turki menerapkan kedaulatan data warganya.

Perusahaan juga diharuskan menunjuk perwakilan resmi di Turki, yang harus menjawab permintaan untuk menghapus konten yang menurut pemerintah melanggar dalam waktu 48 jam. Jika perusahaan menolak untuk mematuhinya, mereka dapat menghadapi denda, larangan iklan, dan akhirnya pengurangan bandwidth yang  membuat platform tidak dapat digunakan.

“Kami tetap berkomitmen untuk melindungi suara dan data orang-orang di Turki yang menggunakan Twitter. Kami akan terus bersikap transparan tentang bagaimana kami menangani permintaan dari pemerintah dan penegak hukum, ”kata Twitter dalam pernyataannya.

Pihak berwenang di Turki mendenda Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok masing-masing 40 juta lira (sekitar $ 5,1 juta) pada tahun 2020 karena gagal menunjuk perwakilan lokal yang diperlukan. Belakangan Facebook, TikTok, dan YouTube telah mendirikan badan hukum yang diwajibkan di negara ini. Awal tahun ini, Twitter termasuk di antara perusahaan media sosial yang dikenakan hukuman larangan beriklan di Turki.

Pemerintah Turki mengatakan Undang-Undang Internet 5651, demikian undang-undang tersebut disebut, diperlukan untuk melindungi hak-hak pengguna media sosial di negara tersebut dan untuk memerangi aktivitas kriminal online. Tetapi organisasi hak asasi manusia memperingatkan bahwa undang-undang tersebut adalah penyensoran yang membahayakan akses ke informasi.[]