Cyberthreat.id – Harapan Huawei Technologies untuk mendapatkan “angin segar” di masa Presiden AS Joe Biden tampaknya masih jauh panggang dari api.

Jumat (12 Maret 2021), pemerintah AS mendaftarkan Huawei dalam perusahaan peralatan telekomunikasi China yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional.

Daftar perusahaan tersebut, antara lain Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology, dan Dahua Technology.

“Daftar ini langkah besar untuk memulihkan kepercayaan pada jaringan komunikasi kami,” kata Penjabat Ketua Komisi Komunikasi Federal (FCC), Jessica Rosnworcel seperti dikutip dari Security Week, diakses Senin (15 Maret).

"Daftar ini memberikan panduan yang akan memastikan bahwa jaringan generasi mendatang yang dibangun di seluruh negeri, tidak mengulangi kesalahan di masa lalu atau menggunakan peralatan atau layanan yang akan menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional AS atau keamanan dan keselamatan Orang Amerika."

Pendiri Huawei Ren Zhengfei bulan lalu berharap ada perubahan di masa Presiden Joe Biden terhadap nasib perusahaannya, setelah di masa Donald Trump mereka mengalami masa-masa sulit.

Ia mengatakan, Huawei mendapatkan banyak fitnah dari dunia barat terkait potensi ancaman keamanan dari produk-produknya.

Huawei selama dua tahun terakhir dilarang berbisnis di AS. Perusahaan AS pun harus mendapatkan izin terlebih dulu jika berbisnis ke China. Huawei juga dihambat pasokan komponen semikonduktor dan komponen penting lainnya.

Ren memandang bahwa langkah AS seperti itu justru akan merugikan pemasok dan konsumen AS.

Didirikan oleh Ren pada tahun 1987, Huawei dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi pembuat peralatan telekomunikasi terbesar di dunia dan produsen telepon seluler terkemuka.

Pertumbuhan besar itu tampaknya menjadi ancaman AS dan sejak Trump memimpin AS, China menjadi targetnya. Trump sejak 2018 memberlakukan sanksi yang meningkat untuk memutus akses Huawei ke komponen dan melarangnya dari pasar AS.

Ren juga harus berurusan dengan penangkapan putrinya, Meng Wanzhou, pada Desember 2018 atas surat perintah AS selama persinggahan di Vancouver, Kanada.

Meng, 49, menghadapi tuduhan penipuan dan konspirasi di Amerika Serikat atas dugaan pelanggaran sanksi AS terhadap Iran oleh Huawei, dan tuduhan terpisah atas pencurian rahasia dagang.[]