Cyberthreat.id – Badan pengatur komunikasi Rusia, Roskomnadzor, menuding Twitter Inc melanggar regulasi karena tidak memenuhi permintaan untuk menghapus konten terlarang.

Pada Senin (1 Maret 2021), regulator tersebut mengatakan bahwa penyedia platform microblogging asal AS tersebut dinilai gagal menghapus 2.862 unggahan yang berisi materi terkait bunuh diri, pornografi, dan narkoba sejak 2017.

Seperti dikutip dari Reuters, diakses Rabu (3 Maret), Twitter bisa dikenai denda berat jika terbkti bersalah berulang kali karena gagal menghapus konten yang dianggap ilegal oleh hukum Rusia.

Twitter yang menolak berkomentar atas keputusan tersebut pada tahun lalu juga telah didenda oleh pemerintah Rusia. Pengadilan Moskow menyatakan perusahaan melanggar undang-undang data dan mendendanya sebesar 4 juta rubel (setara US$54.000)—denda yang relatif kecil untuk sekelas Twitter.

Pelanggaran tahun lalu yang dilakukan Twitter ialah menolak untuk menaruh server platformnya yang menyimpan data penggunanya  di Rusia.

Beberapa bulan terakhir, Rusia memang sedang kencang menargetkan platform media sosial sing. RUU yang disahkan Majelis Rendah Parlemen pada Desember 2021 mengancam denda besar bagi platform yang tidak menghapus konten terlarang. Tak hanya, Rusia juga bisa membatasi akses platform ke pengguna jika perusahaan “mendiskriminasi” media lokal.

Pada Januari lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mempertanyakan pengaruh yang semakin besar dari raksasa media sosial AS. Pengaruh media sosial mereka sekarang bersaing dengan pemerintah.[]