Cyberthreat.id – Pemerintah India mendesak Twitter Inc untuk menghapus 1.178 akun yang dianggap mendukung Pakistan atau dioperasikan oleh pendukung gerakan separatis Sikh bernama Khalistan.

Menurut Reuters, Senin (8 Februari 2021), yang mengutip sumber anonimnya di Kementerian Teknologi Informasi dan Transportasi India, beberapa akun dioperasikan dari luar India.

“Banyak dari akun-akun tersebut membagikan dan memperkuat informasi salah dan konten provokatif terkait protes petani,” kata sumber itu.

Beberapa hari lalu, para petani di New Delhi berunjuk rasa menentang UU Pertanian yang baru—mereka selama berbulan-bulan berkemah di pinggiran ibu kota. Gara-gara unjuk rasa itu, India pun membatasi akses internet.

Mereka menuntut UU itu dicabut karena dianggap menguntungkan pembeli swasta dengan mengorbankan para petani. Sementara, pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan reformasi membuka peluang baru bagi petani.

Sejauh ini, Twitter belum memberikan tanggapan resmi terkait perintah pemblokiran yang dikeluarkan per tanggal 4 Februari itu.

Kementerian TI dan Transportasi India belum menanggapi permintaan komentar Reuters terkait informasi tersebut.

Dihubungi terpisah, Twitter tidak mengonfirmasi atau menyangkal apakah telah mematuhi perintah terbaru itu. Perusahaan mengatakan akan meninjau konten berdasarkan aturan dan hukum setempat ketika menerima permintaan hukum tentang kiriman yang berpotensi ilegal.

"Jika konten melanggar Peraturan Twitter, konten tersebut akan dihapus dari layanan," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.

“Jika dianggap ilegal di yurisdiksi tertentu, tetapi tidak melanggar Peraturan Twitter, kami dapat menahan akses ke konten di lokasi saja.”

Perusahaan media sosial AS itu juga mengatakan secara hati-hati meninjau permintaan hukum yang mungkin berusaha membatasi kebebasan berekspresi, menambahkan bahwa akan sangat berhati-hati untuk meninjau permintaan yang terkait dengan jurnalis atau pidato politik.

Sekadar diketahui, awal Februari Twitter telah menolak untuk mematuhi perintah India untuk memblokir lebih dari 250 akun dan unggahan dengan tagar kontroversial.[]