Cyberthreat.id – Pemblokiran akses Facebook di Myanmar sejak Rabu (3 Fabruari 2021) telah menambah daftar benang kusut hubungan politiknya. Bukan mudah bagi Facebook dalam memainkan keseimbangan yang rumit dari dilema politik akut: melindungi politisi dan aktivis demokratis versus bekerja sama dengan rezim baru untuk memulihkan layanannya.

Tetapi bukan berarti Facebook tak mampu melaluinya. Raksasa media sosial ini sudah sangat berpengalaman. Persoalan blokir bukan hanya di Myanmar, sebelumnya terjadi di Vietnam. Facebook mengalah dan menyetujui tuntutan pemerintah untuk menyensor lebih banyak kritik politik untuk menghindari blokade. Tekanan yang sama datang dari India dan Turki. Ini di luar China yang telah lama menutup akses Facebook.

Di Myanmar dalam beberapa tahun terakhir, menurut penelusuran Reuters.com, hubungan Facebook sangat harmonis dengan aktivis sipil dan partai politik demokratis. Sebaliknya dengan militer laksana jembatan retak yang makin lebar. Namun masalahnya, facebook juga harus menegakkan etika. Apalagi setelah mendapat kecaman internasiol lantaran gagal dalam menahan penyebaran kebencian.

Pada 2018, memblokir panglima militer Min Aung Hlaing - sekarang penguasa militer Myanmar - dan 19 perwira dan organisasi senior lainnya, serta menghapus ratusan halaman dan akun yang dijalankan anggota militer untuk perilaku tidak autentik yang terkoordinasi.

Menjelang pemilihan Myanmar November 2020, Facebook menghapus jaringan dari 70 akun palsu dan halaman yang dioperasikan anggota militer yang memposting konten positif tentang tentara atau kritik terhadap Suu Kyi dan partainya.

Setelah junta militer menggulingkan Aung San Su Kyi yang terpilih secara demokratis, maka mudah menduga nasib Facebook di sini. Militer menganggapnya sebagai saluran pembangkangan sosial, sehinga perlu menyumbatnya pada Rabu (3 Februari 2021). Memang, setelah penggulingan, muncul page pembangkangan sipil yang telah diikuti 200 ribu follower, dan juga didukung selebriti Burma, sementara tagar terkait digunakan jutaan kali.

Militer melihat Facebook sebagai musuh internet yang dianggap sebagai saluran komunikasi yang dominan di negara ini. “Dan telah bermusuhan dengan militer,” Wakil Direktur Human Rights Watch Asia Phil Robertson mengatakan kepada Reuters. Seorang juru bicara Facebook, Kamis (4 Februari 2021), mendesak otoritas Myanmar memulihkan akses ke Facebook dan WhatsApp.

Tinjauan Reuters awal pekan ini terdapat lusinan halaman dan akun yang menuduh kecurangan pemilu - alasan yang diberikan oleh tentara untuk merebut kekuasaan. Postingan dimulai pada Oktober dan berlanjut setelah pemilihan; dalam 48 jam sebelum kudeta, banyak halaman menyerukan intervensi militer.

Setelah kudeta, halaman-halaman itu beralih ke postingan pembenaran pengambilalihan dan menududuh pemerintah yang digulingkan sebagai penipu. Beberapa halaman menerbitkan posting terkoordinasi yang mengkritik atau mengancam Suu Kyi serta jurnalis dan aktivis. Facebook menghapus lusinan akun pada Rabu, tak lama sebelum ditutup.[]