New York, Cyberthreat.id - Di Twitter-nya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan, Huawei Technologies boleh kembali ke pasar AS.

"Atas permintaan perusahaan teknologi tinggi kami, dan Presiden Xi, saya setuju untuk mengizinkan perusahaan China, Huawei, membeli produk dari mereka yang tidak akan berdampak pada keamanan nasional kami," cuit Trump, Minggu (30 Juni 2019).

Menurut Trump, pertemuan dirinya dengan Presiden China Xi Jinping di pertemuan G20 di Osaka, Jepang, Sabtu lalu, jauh lebih baik dari yang diharapkannya.

Ia juga sepakat untuk tidak menambah tarif impor baru terhadap barang-barang China yang sedianya diterapkan AS pada 1 Juli besok. "Sementara, kami terus bernegosiasi. China telah sepakat bahwa selama negosiasi, mereka akan mulai membeli sejumlah produk pertanian dari para petani besar kami," tulis dia.

Perseteruan dagang antara AS dan China berlangsung hampir setahun terakhir. Ketegangan keduanya memuncak pada 1 Desember 2018, ketika Meng Wanzhou, kepala keuangan Huawei juga anak perempuan pendiri perusahaan itu, ditangkap di Kanada atas permintaan AS.

Ada 23 tuduhan yang dilayangkan Departemen Kehakiman AS kepada Huawei dan Meng Wanzhou. Secara garis besar hanya ada dua gugatan yaitu pertama, Huawei dianggap menutupi keterkaitan bisnis dengan Iran-negara yang kini masih dikenai sanksi perdagangan oleh AS. Kedua, tudingan tentang pencurian rahasia dagang.

Namun, Huawei pada 7 Maret 2019 telah mengumumkan untuk menggugat Pemerintah AS dalam upaya untuk membatalkan larangan federal AS terkait dengan pasokan perangkat buatan Huawei ke agen-agen federal di bawah Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) AS.

Tembakan terakhir AS pun terjadi pada Mei 2019 ketika Departemen Perdagangan AS melarang Huawei menjual produk-produknya ke AS, termasuk tidak boleh membeli teknologi dari AS.

Efek dari kebijakan itu, Google lebih dulu memutuskan bisnis dengan Huawei, lalu diikuti Intel dan Qualcomm. Huawei telah dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan karena dianggap mengancam keamanan nasional AS.

Menyusul larangan itu, gilaran Pemerintah China juga melakukan hal serupa dengan membuat daftar hitam firma atau perusahaan dan individu-individu asing. Sayangnya, pemerintah China tak menjelaskan detail apakah dalam daftar tersebut termasuk perusahaan asal AS atau tidak.

“Perusahaan asing, organisasi, atau individu yang tidak mematuhi aturan pasar, menyimpang dari semangat kontrak atau memaksakan blokade atau menghentikan pasokan ke perusahaan China untuk tujuan nonkomersial dan secara serius merusak hak dan kepentingan sah perusahaan, akan dimasukkan pada daftar ‘entitas yang tidak dapat diandalkan’,” ujar Juru Bicara Kementerian Perdagangan China, Gao Feng, dinukil dari The Strait Times, Jumat (31/5/2019).