Cyberthreat.id - Dewan Pengawas indendepen Facebook pada hari Kamis (21 Januari 2021) mengatakan telah menerima permintaan dari perusahaan itu untuk meninjau keputusan perusahaan menangguhkan akun Donald Trump, mantan presiden Amerika Serikat.

Facebook diketahui telah memblok akun Trump, termasuk akun Instagram-nya sejak 7 Janauri 2021, lantaran dinilai turut mendorong terjadinya kerusuhan yang mematikan oleh para pendukungnya di gedung Capitol AS pada 6 Januari lalu ketika anggota parlemen akan mengesahkan kemenangan presiden Joe Biden.

Saat keputusan itu dibuat, Facebook mengatakan penangguhan akun Trump bisa jadi sampai akhir masa jabatannya pada 20 Januari, tetapi bisa juga tanpa batas waktu.

"Selama beberapa hari ke depan, kasus itu akan dibawa ke panel peninjauan kasus dengan lima anggota Dewan Pengawas. Setelah keputusan dicapai, hasilnya akan dibagikan kepada seluruh Dewan. Persetujuan oleh mayoritas Dewan diperlukan untuk keputusan kasus yang akan dikeluarkan," tulis Dewan Pengawas Facebook dalam siaran pers yang diterima Cyberthreat.id, Jumat (22 Januari 2021).

Nantinya, Dewan Pengawas akan memutuskan apakah konten yang diunggah di akun Trump melanggar Standar dan nilai Komunitas Facebook atau tidak.

"Dewan Pengawas juga akan mempertimbangkan apakah penghapusan konten Facebook menghormati standar hak asasi manusia internasional, termasuk kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia lainnya," tulis Dewan Pengawas Facebook.

Dewan Pengawas harus memutuskan dalam 90 hari, dan Facebook diharuskan untuk menindaklanjutinya dalam periode itu.

"Seperti semua kasus kami, Dewan berkomitmen untuk bersikap transparan tentang pekerjaan kami, dan keputusan kasus akan dipublikasikan di situs web Dewan, bersama dengan penjelasan tentang bagaimana panel mencapai kesimpulan akhirnya."

Setelah publikasi, Facebook punya waktu hingga tujuh hari untuk menerapkan keputusan kasus tersebut. Facebook juga harus menanggapi secara publik setiap rekomendasi kebijakan yang telah dibuat oleh Dewan dalam keputusannya dalam waktu 30 hari.

Sebagian anggota Dewan Pengawas Facebook

Seperti diketahui, Facebok membentuk Dewan Pengawas independen sejak September 2019. Berisi tokoh-tokoh independen dari 27 negara, mereka mulai bertugas pada Desember 2020 dengan menangani 6 kasus. Salah satu anggotanya, sebagai contoh,  adalah Helle Thorning-Schmidt, mantan Perdana Menteri Denmark. Dari Indonesia ada Endy Bayuni yang adalah mantan Pemimpin Redaksi The Jakarta Post. (Baca juga: Dewan Pengawas Facebook Mulai Bekerja Tangani Konten Kebencian, Muslim Uighur, hingga Pornografi)

Keputusan Facebook memblokir akun Trump dipuji oleh para pengecam Trump, tetapi sejumlah pemimpin dunia mengecamnya lantaran dianggap membungkam kebebasan berbicara.

Kepala Facebook urusan global, Nick Clegg, kepada Reuters mengatakan menyakini perusahaannya telah mengambil langkah yang tepat untuk mencegah meluasnya aksi kekerasan.[]