
Executive Industry Solution Manager Huawei, Nicholas Yong (kanan). | Foto: Tangkapan layar Cyberthreat.id/Andi Nugroho
Executive Industry Solution Manager Huawei, Nicholas Yong (kanan). | Foto: Tangkapan layar Cyberthreat.id/Andi Nugroho
Cyberthreat.id – Executive Industry Solution Manager Huawei, Nicholas Yong, mengatakan, pengelolaan data menjadi salah satu masalah dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Ia mencontohkan, masalah yang seringkali dijumpai adalah tidak adanya sinkronisasi data. Padahal, data adalah inti dari tranformasi digital. Karena data berperan sebagai penggerak transformasi digital dan inovasi bisnis.
“Masalah ini harus diperbaiki karena data adalah sebuah aset.” ujar Nicholas dalam lokakarya bertajuk "The Role of Honeynet in Electronic Based Government System (SPBE)" yang diadakan Badan Siber dan Sandi Negara dan ditayangkan di saluran YouTube Cyberthreat.id, Rabu (20 Januari 2021).
Tak hanya persoalan data, sumber daya manusia yang tidak mumpuni di bidang teknologi dan juga kurangnya kolaborasi antar stakeholder juga diyakini sebagai penyebab lambatnya proses tranformasi digital di sektor pemerintahan.
“Akibatnya, layanan publik ke masyarakat akan kurang dan ini akan berpengaruh juga terhadap kebijakan ekonomi, karena tranformasi digital ini erat kaitannya dengan ekonomi suatu negara,” ujar Nicholas.
Untuk itu, Nicholas merekomendasikan agar pemerintah Indonesia terus mengembangkan ekonomi digital untuk mendorong perkembangan ekosistem pemerintahan digital.
Pemerintah juga diminta untuk mendorong keterbukaan dan berbagi data dengan aman untuk mengefektifkan pemerintahan berbasis elektronik, dan membangun sistem tata kelola data berbasis kedaulatan data.
“Jangan lupa meningkatkan literasi digital dan terus mempromosikan soft power pembangunan pemerintahan digital,” ujarnya.
Ia mencontohkan beberapa negara yang bisa menjadi patokan Indonesia dalam menerapkan SPBE, misalnya Inggris yang fokus pada literasi digital dan mengembang platform untuk setiap layanan publik.
Lalu, ada pula Singapura yang menerapkan langkah kolaboratif, yaitu menerapkan keterbukaan data pemerintah serta menarik partisipasi publik.
“Contoh lain yang menarik ada Uni Emirat Arab yang menerapkan e-Government sederhana dengan mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (AI),” ujar Nicholas.[]
Redaktur: Andi Nugroho
Share: