IND | ENG
Facebook 'Berteman' Lagi dengan Media Australia

Ilustrasi via tech2

Facebook 'Berteman' Lagi dengan Media Australia
Yuswardi A. Suud Diposting : Selasa, 23 Februari 2021 - 16:55 WIB

Cyberthreat.id - Facebook mengatakan pada hari Selasa (23 Februari 2021) akan memulihkan kembali halaman milik perusahaan media Australia yang sebelumnya sempat diblokir. Perubahan kebijakan ini setelah perundingan dengan pemerintah terkait rencana Australia memberlakukan undang-undang yang memaksa raksasa media sosial itu membayar ke perusahaan media untuk setiap tautan konten mereka yang muncul di Facebook dan Google.

Seperti diketahui, mulai 18 Februari lalu, Facebook mengosongkan laman situs berita Australia di platformnya dan memblokir tautan dari situs berita yang dibagikan oleh penggunanya.

Pemblokiran itu juga sempat berdampak pada sejumlah laman Facebook milik pemerintah Australia. Namun, Facebook kemudian memulihkan kembali laman milik pemerintah. Sementara laman milik situs berita, tetap diblokir.

Tindakan Facebook itu kemudian memicu banyak protes secara global. Australia seperti di-unfriend oleh Facebook.

Di sela-sela pemblokiran itu, Menteri Keuangan Australia  Josh Frydenberg dan CEO Facebook Mark Zuckerberg melanjutkan negosiasi. Kesepakatan yang dicapai, berita Australia diperkirakan akan kembali muncul di Facebook dalam beberapa hari mendatang.

"Facebook telah berteman kembali dengan Australia, dan berita Australia akan dikembalikan ke platform Facebook," kata Frydenberg kepada wartawan di Canberra, Selasa (23 Februari 2021) seperti dilaporkan Reuters.

Frydenberg mengatakan Australia telah menjadi "pertarungan proxy untuk dunia" karena yurisdiksi lain terlibat dengan perusahaan teknologi atas berbagai masalah seputar berita dan konten.

Tindakan pemerintah Australia yang berencana mewajibkan Facebook dan Google membayar untuk setiap tautan konten yang muncul di platform mereka adalah yang pertama di dunia. Belakangan, negara lain seperti Inggris dan Kanada mempertimbangkan membuat undang-undang serupa.

“Facebook dan Google tidak menyembunyikan fakta bahwa mereka tahu mata dunia tertuju pada Australia, dan itulah mengapa mereka mencari, saya pikir untuk mendapatkan aturan di sini yang bisa diterapkan,” kata Frydenberg.

Sebagai solusi kebuntuan sebelumnya, Australia akan menawarkan empat amandemen, yang mencakup perubahan pada mekanisme arbitrase wajib yang diusulkan yang digunakan ketika raksasa teknologi tidak dapat mencapai kesepakatan dengan penerbit mengenai pembayaran yang adil untuk menampilkan konten berita.

Facebook mengatakan pihaknya puas dengan revisi, yang perlu diterapkan dalam undang-undang yang masih dalam pembahasan tahap akhir di parlemen.

"Ke depannya, pemerintah telah mengklarifikasi bahwa kami akan mempertahankan kemampuan untuk memutuskan apakah berita muncul di Facebook sehingga kami tidak secara otomatis tunduk pada upaya pemaksaan," kata Wakil Presiden Facebook dari Kemitraan Berita Global Campbell Brown dalam sebuah pernyataan yang diunggah di laman perusahaan.

Dia mengatakan perusahaan akan terus berinvestasi dalam berita secara global tetapi juga "menolak upaya konglomerat media untuk memajukan kerangka peraturan yang tidak memperhitungkan pertukaran nilai sebenarnya antara penerbit dan platform seperti Facebook."

Pemerintah hingga Senin menyatakan tidak akan mengubah undang-undang.

Para analis mengatakan, meski kesepakatan dicapai, namun masih ada banyak ketidakpastian tentang bagaimana undang-undang tersebut akan bekerja.

Amandemen tersebut mencakup penambahan jangka waktu mediasi selama dua bulan, sebelum arbitrase yang ditunjuk pemerintah campur tangan. Dengan begitu, para pihak punya lebih banyak waktu untuk bernegosiasi kesepakatan harga.

Ada juga aturan bahwa kesepakatan dengan perusahaaan media yang ada diperhitungkan sebelum aturan berlaku, sebuah tindakan yang menurut Frydenberg akan mendorong perusahaan internet untuk mencapai kesepakatan dengan perusahaan media yang lebih kecil.

Otoritas Australia telah menyusun undang-undang yang disebut "Media Bargaining Code" untuk "menyamakan kedudukan" antara raksasa teknologi dan media berita yang berjuang untuk mendapat keuntungan. Dari setiap A$ 100 yang dihabiskan untuk iklan digital di media Australia saat ini, A$ 81 masuk ke Google dan Facebook.

Sebelumnya, Facebook mengatakan undang-undang itu membiarkannya "menghadapi pilihan tegas: upaya untuk mematuhi undang-undang yang mengabaikan realitas hubungan ini, atau berhenti mengizinkan konten berita di layanan kami di Australia".

"Dengan berat hati, kami memilih yang terakhir," kata Facebook sebelumnya.

Undang-undang tersebut berusaha "untuk menghukum Facebook untuk konten yang tidak diambil atau diminta", kata direktur pelaksana Facebook Australia, William Easton.

Facebook sejauh ini merupakan platform sosial terpenting untuk berita. Di Australia, sekitar 36% orang menggunakan platform ini untuk berita. Sementara itu, hanya 14% orang Australia yang membayar berita online.

Selain itu, perusahaan media telah mengalami penurunan pendapatan iklan selama bertahun-tahun, sementara pendapatan Google dan Facebook telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Seorang juru bicara penerbit dan penyiar Australia Nine Entertainment Co Ltd menyambut baik kompromi pemerintah, yang dikatakan membawa "Facebook kembali ke negosiasi dengan organisasi media Australia."

Penyiar televisi utama dan penerbit surat kabar Seven West Media Ltd mengatakan telah menandatangani letter of intent untuk mencapai kesepakatan pasokan konten dengan Facebook dalam waktu 60 hari.

Perwakilan News Corp, yang memiliki pengaruh besar di industri berita Australia dan minggu lalu mengumumkan kesepakatan lisensi global dengan Google, tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Aturan yang diusulkan akan berlaku untuk Facebook dan Google, meskipun Komisi Persaingan dan Konsumen Australia selaku regulator yang mengusulkan undang-undang tersebut, mengatakan kemungkinan perusahaan teknologi lain akan ditambahkan.

Tama Leaver, profesor studi internet di Curtin University Australia, mengatakan taktik negosiasi Facebook telah merusak reputasinya, meskipun masih terlalu dini untuk mengatakan bagaimana undang-undang yang diusulkan akan bekerja.

“Hukum itu sendiri masih belum teruji. Ini seperti pistol yang ada di meja Menteri Keuangan yang belum pernah digunakan atau diuji, "kata Leaver.

Frydenberg mengatakan Google menyambut baik perubahan tersebut. Seorang juru bicara Google menolak mengomentari pertanyaan Reuters.

Google juga sebelumnya mengancam akan menarik mesin pencarinya dari Australia tetapi kemudian membuat serangkaian kesepakatan dengan penerbit.

Ketua Komisi Persaingan dan Konsumen Australia, Rod Sims, perancang utama undang-undang tersebut, menolak berkomentar.

Pemerintah akan memperkenalkan perubahan itu ke parlemen Australia pada hari Selasa, kata Frydenberg. Dua majelis parlemen negara perlu menyetujui proposal yang diubah sebelum menjadi undang-undang.[]

Berita terkait:

#facebook   #australia   #

Share:




BACA JUGA
Australia Godok RUU Keamanan Online, Ini Poin Keberatan Facebook, Twitter, dan Twitch
40 Persen Orang Amerika Tak Percaya Facebook dan TikTok, Bagaimana Google dan Huawei?
Hakim Setuju Facebook Bayar Rp9,3 Triliun karena Tak Minta Izin Saat Tandai Wajah Penggunanya
Facebook Teken Kerja Sama dengan Tiga Media Independen Australia
Kaspersky: Geng Hacker SilentFade Targetkan Pengguna Facebook Indonesia